Saling Tunjuk Soal Melejitnya Harga Sewa Kios di Plaza 2 Blok M

Ia justru menuding MRT Jakarta selaku pengelola yang menetapkan skema baru berupa sewa kios menggantikan iuran kebersihan dan keamanan (IKK).

“Saya difitnah. Itu semua kenaikan-kenaikan ini yang bikin MRT, bukan kami, bukan koperasi,” kata Tomo kepada Kompas.com saat ditemui di lokasi, Rabu (3/9/2025).

Selain itu, ia juga menolak istilah sewa karena dianggap merugikan posisi pedagang.

"Kalau kami cuma nyewa doang, kayak macam orang enggak punya hak, cuma kewajiban doang. Tahun depan bisa saja kami disuruh pindah," jelas dia.

Saat itu, kata Tomo, para pedagang terpaksa setuju dengan menandatangani surat perubahan skema pembayaran, dari IKK menjadi sewa, karena listrik kiosnya dipadamkan pengelola.

“Pedagang-pedagang makanan ini kan pada tanda tangan, karena dia perlu sekali listrik. Kalau mereka makanannya kan bisa basi,” jelas dia.

Baca juga: Rekrutmen Pasukan Putih Jakarta, Catat Semua Jadwal Seleksi Sebelum 8 September

“Orang yang tanda tangan itu, lantas dikenakan sewa Rp 1,5 juta untuk MRT doang, untuk gantinya IKK tadi. Kalau yang seperti saya pedagang lama cuma Rp 300.000,” tambah dia.

Saat itu, pengelola menjelaskan bahwa pedagang belum pernah membayarkan sewa sejak Plaza 2 Blok M berpindah tangan pengelola ke MRT Jakarta, per Januari 2025.

Padahal, pedagang merasa sudah membayarkan kewajibannya kepada koperasi.

Penjelasan MRT Jakarta

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat membenarkan adanya lonjakan sewa dalam sebulan terakhir.

Ia menekankan, sebelumnya tarif masih sesuai kesepakatan.

“Bukan ini tiba-tiba, karena dalam satu bulan terakhir baru ditagihkan ini. Yang sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan,” ujar Tuhiyat.

Baca juga: Kala Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Lebih Besar dari DPR RI

Gubernur ancam stop kerja sama

Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, harga sewa kios di District Blok M harus sesuai dengan perjanjian awal, yakni Rp 300.000 hingga Rp 1,5 juta per bulan.

Dia meminta kerja sama dengan koperasi dihentikan bila terbukti melanggar.

"Kalau mereka tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan, maka saya minta untuk di-postpone, kerja samanya dihentikan saja," kata Pramono.

Sebagai solusi, pedagang ditawarkan untuk pindah ke Blok M Hub dengan fasilitas lebih nyaman.

Pemerintah Provinsi Jakarta juga memberikan keringanan berupa sewa gratis selama dua bulan

"Bagi pedagang atau siapa pun yang mau menggunakan fasilitas ini, selama dua bulan kami berikan free," ucap dia.