JAKARTA, KOMPAS.com - BEM SI Kerakyatan mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi dugaan makar yang disebut-sebut Prabowo terkait peristiwa Agustus 2025.
Desakan ini disampaikan BEM SI Kerakyatan ketika bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti) Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
"Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar," ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap usai pertemuan.
Baca juga: BEM SI Kerakyatan Bawa 17+8 ke Istana Kepresidenan: Tolak Militerisme!
BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
BEM SI Kerakyatan meminta agar 17+8 Tuntutan Rakyat diakomodasi pemerintah.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI pada Rabu (4/9/2025).
"Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu," ujarnya.
Baca juga: Demo Selamatkan Indonesia di DPR, Ini 13 Tuntutan BEM SI
Pasha menyebut semua aspirasi mereka diterima cukup baik oleh Prasetyo Hadi.
Meski tak langsung bertemu Prabowo, ia mengatakan, semua aspirasi akan disampaikan Mensesneg ke Kepala Negara.
"Tanggapan cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih, nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesneg sudah memberikan respons yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden," kata Pasha.
"Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal," lanjutnya.
Presiden Prabowo Subianto menyebut aksi unjuk rasa di berbagai daerah selama beberapa hari terakhir mengarah pada makar dan terorisme.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai rapat bersama pimpinan MPR, DPR, DPD, dan partai politik guna membicarakan dinamika sosial yang memanas.
"Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini