Demo Selamatkan Indonesia di DPR, Ini 13 Tuntutan BEM SI
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Aksi yang diikuti mahasiswa dari berbagai kampus itu bertajuk "Selamatkan Indonesia" yang membawa 13 tuntutan.
Perwakilan BEM SI, Eko Prayogo menyebut, meski tuntutannya dirumuskan sendiri oleh BEM SI, tetapi secara keseluruhan tidak berbeda dengan 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai disuarakan di media sosial.
"Sebetulnya, enggak jauh berbeda dengan tuntutan 17+8 yang disuarakan di media sosial," ucap Eko di depan Gedung DPR, Kamis.
Baca juga: Demo 4 September di DPR, Aliansi BEM SI Tabur Bunga dan Nyalakan Lilin untuk Korban Tewas Dalam Aksi
Dia menyebut tuntutan tersebut masih sama karena pemerintah belum memberikan respons apapun atas aksi-aksi sebelumnya yang bertajuk Indonesia (C)emas.
"Sampai saat ini, sudah berapa kali kami turun aksi, mahasiswa, masyarakat sipil. Tapi, belum ada jawaban juga baik dari eksekutif maupun legislatif," kata dia.
Lebih lanjut, Eko juga memberikan penekanan untuk membebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap polisi selama rangkaian aksi sepekan terakhir.
Baca juga: Massa BEM SI Mulai Padati Gerbang Gedung DPR, Angkat Poster #SelamatkanIndonesia
Adapun 13 tuntutan BEM SI sebagai berikut:
1. Turunkan tunjangan DPR sekarang juga!
Rakyat sengsara, wakilnya berpesta – hentikan gaya hidup mewah di atas penderitaan rakyat!
2. Sahkan RUU Perampasan Aset!
Tangkap, rampas, adili semua harta koruptor – habisi tikus-tikus berdasi!
3. Reformasi total Polri dan DPR!
Bersihkan dari mafia, bubarkan kartel kekuasaan, wujudkan institusi yang benar-benar pro rakyat!
4. Bebaskan segera kawan-kawan kami!
Stop kriminalisasi gerakan mahasiswa dan rakyat!
5. Mengecam keras tindak represif aparat!
Hentikan pemukulan, hentikan gas air mata, hentikan peluru tajam terhadap rakyat!
6. Evaluasi total Kabinet Merah Putih!
Copot menteri gagal, usir pembisik oligarki, rakyat butuh pemimpin bukan boneka!
7. Reformasi Undang-Undang Peradilan Militer!
Jangan biarkan impunitas – adili pelanggar HAM di pengadilan rakyat, bukan mahkamah sandiwara!
8. RUU KUHP harus berpihak pada rakyat!
Hukum jangan jadi alat kriminalisasi, rakyat butuh keadilan, bukan penindasan!
