Di titik ini, pemerintah dituntut menyeimbangkan dua kepentingan, yakni menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan petani tetap untung.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bahkan menyebut produksi beras nasional tahun ini diperkirakan mencapai 31,04 juta ton hingga Oktober dan berpotensi menembus 34 juta ton sepanjang 2025.
Baca juga: Masih Ada Keluhan Beras SPHP Rusak, Dirut Bulog Beri Penjelasan
“Yang terpenting, tahun ini Indonesia tidak melakukan impor beras dan justru memiliki stok berlimpah. Ini patut kita syukuri sebagai buah dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo,” ucap Amran.
Hanya saja, surplus produksi dan ketersediaan stok belum otomatis menjamin harga stabil di semua daerah.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengakui masih ada pekerjaan rumah besar. Memang, jumlah daerah yang mengalami penurunan harga naik dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota, namun 214 daerah lain masih menghadapi harga tinggi.
“Jumlah daerah yang harga berasnya turun meningkat dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota. Ini artinya Gerakan Pangan Murah yang kita lakukan bersama berjalan efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Tito.
“Meski begitu, masih ada 214 kabupaten/kota yang harga berasnya berada di atas harga acuan pemerintah. Minggu ini kami akan fokus ke daerah-daerah tersebut dengan langkah bersama yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kementerian Pertanian,” lanjutnya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini