TOKYO, KOMPAS.com - Anggota parlemen Jepang, Sanae Takaichi berencana menggodok kombinasi pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada rumah tangga Jepang,
Ini diungkapkan Takaichi dalam janji kampanyenya untuk pemilihan pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri Jepang.
Dikutip dari China Daily, Jumat (19/9/2025), dipandang pasar sebagai sosok yang cenderung konservatif dalam hal fiskal, Takaichi mengatakan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan yang digelar pada 4 Oktober 2025 untuk memimpin Partai Demokrat Liberal dan menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang akan mundur.
Baca juga: Jepang Pertimbangkan Biaya Transaksi Kartu Kredit untuk Turis Asing
Ilustrasi pajak. Sejumlah asosiasi pengusaha menyambut positif keputusan pemerintah terkait pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya diberlakukan pada barang mewah. Jika berhasil, ia bakal menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang.
Takaichi, yang dipandang sebagai salah satu kandidat unggul bersama dengan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi, juga akan berupaya menghapus pajak bensin tambahan sesegera mungkin, sekaligus memperluas hibah kepada pemerintah daerah.
Ia juga berencana membentuk komite investasi asing di Jepang untuk meningkatkan penyaringan investasi semacam itu dan mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih tegas terhadap warga negara asing yang membeli properti, menurut pernyataan tersebut.
Takaichi pun menentang kenaikan suku bunga acuan Bank of Japan (BoJ) dan menyerukan peningkatan belanja untuk memulihkan ekonomi Jepang yang rapuh.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Jepang 2,2 Persen, tapi Ekspor Turun
Nikkei mewartakan, Takaichi juga akan menyerukan penurunan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto secara bertahap.
Sebelumnya, BOJ mempertahankan suku bunga tetap di 0,5 persen, meskipun dua anggota dewan BoJ menentang langkah tersebut.