Kepesertaan dan Aset Dana Pensiuan RI Masih Rendah, Kalah dari Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepesertaan tenaga kerja Indonesia pada program dana pensiun masih rendah, bahkan nilai asetnya jauh di bawah Malaysia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dari sekitar 144 juta angkatan kerja di Indonesia, baru sekitar 23,6 juta yang menjadi peserta program pensiun wajib.

Seiring rendahnya tingkat kepesertaan, aset program pensiun Indonesia juga baru mencapai sekitar Rp 1.500 triliun atau setara 6,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per 2024, baik dari pensiun wajib maupun sukarela.

Baca juga: Digugat Soal PPh Uang Pensiun dan Pesangon, Purbaya: Kita Jangan Sampai Kalah

Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan, Ihda Muktiyanto mengatakan, data-data tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk pengembangan program dana pensiun di Indonesia.

"Angka ini tentunya suatu kemajuan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi masih cukup banyak ruang untuk kita bisa meningkatkan dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh dengan negara-negara anggota OECD, Malaysia misalnya, sudah mencapai di atas 60 persen dari PDB," ucapnya dalam acara Indonesia Pension Fund Summit 2025 di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, dengan melihat jumlah kepesertaan yang masih rendah, maka menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor informal dan UMKM, menghadapi risiko cukup besar ketika masa pensiun karena berpotensi tidak memiliki jaminan finansial yang memadai.

Maka dari itu, Ihda menyoroti pentingnya reformasi sistem pensiun agar memperluas jangkauan kepesertaan secara signifikan.

Baca juga: Ini Uang Pensiun Jokowi setelah Memutuskan Jadi Rakyat Biasa di Solo

Dia bilang, perlu program pensiun yang mampu menjangkau para pekerja di sektor informal dan UMKM sehingga menjadi perlindungan bagi masa tua mereka.

Selain itu, perlunya pengeluaran aset pensiun yang lebih produktif, transparan, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pensiun.

"Dengan demikian, sistem pensiun kita tidak hanya kuat dari sisi aset, tetapi juga inklusif dari sisi kepesertaan," kata Ihda.