Pinjaman tambahan sebesar 542,7 juta dollar AS digunakan untuk menutup pembengkakan biaya yang menjadi tanggungan konsorsium Indonesia sebesar 75 persen, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.
Dalam perkembangannya, Menkeu Purbaya menyarankan agar utang proyek Whoosh tidak lagi ditanggung langsung oleh pemerintah.
Ia menilai, pembiayaan dan pengelolaan sebaiknya dialihkan ke BPI Danantara, lembaga investasi yang menaungi sejumlah BUMN strategis, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero).
“Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi,” kata Purbaya dalam media briefing di Sentul, Bogor, Jumat (10/10/2025).
Baca juga: Pengamat Transportasi: Whoosh Terlanjur Jadi Beban KAI
Menurutnya, dengan skema tersebut, pengelolaan utang akan terpisah dari APBN.
“Kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” ujarnya.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Whoosh.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Dony menambahkan, proyek kereta cepat Whoosh sejauh ini sudah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Jumlah penumpang telah mencapai sekitar 30.000 orang per hari, dengan waktu tempuh yang jauh lebih efisien.
“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian dari KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” tuturnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Akui Jokowi Ada Betulnya Sedikit soal Proyek Kereta Cepat Whoosh, Apa Alasannya? dan Utang Kereta Cepat Whoosh: Antara Investasi Sosial versi Jokowi dan Beban Finansial versi BUMN
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang