Menteri P2MI Karding Main Domino Bareng Aziz Wellang, Begini Klarifikasinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memberikan klarifikasi soal foto dirinya bermain domino dengan tersangka pembalak liar bernama Muhammad Aziz Wellang.

Ia menceritakan, peristiwa yang terjadi pada 1 September tersebut terjadi pada sela-sela agenda silaturahmi pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

“Senin, 1 September 2025, KKSS melakukan pertemuan, silaturahmi biasa dan rutin kami lakukan. Seluruh pengurus datang saat itu, di antaranya Andi Rukma Nurdin dan Andi Bohar (Wakil Ketua Umum KKSS), Aziz Wellang (Wakil Bendahara Umum KKSS), M Fachri (Wasekjen KKSS), Riswan (Wakil Kepala Sekretariat KKSS), Abdul Rahman (Staf Sekretariat KKSS) dan Marwah (Staf Sekretariat KKSS),” ujar Karding dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (7/9/2025).

Karding yang juga menjabat Sekretaris Jenderal KKSS mengatakan, permainan domino menjadi salah satu kegiatan yang biasa dilakukan.

Sebab, permainan itu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

“Biasanya, dalam pertemuan KKSS juga diisi dengan aktivitas bermain domino sebagai bagian dari budaya Sulawesi Selatan,” jelas Karding.

Dalam kesempatan ini, Karding membenarkan bahwa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni juga turut hadir dan ikut bermain domino bersama Aziz Wellang.

Karding mengeklaim bahwa Raja Juli hadir ke posko KKSS karena keduanya sudah memiliki janji bertemu untuk berbincang santai.

“Saya memang berencana datang dan bertemu Menteri Kehutanan Raja Juli untuk ngobrol santai. Awalnya saya mau datang ke tempatnya Raja Juli. Tapi Raja Juli memilih mendatangi saya,” ungkap Karding.

"Saya saja yang ke tempat abang,” ucap Karding menirukan pernyataan Raja Juli.

Alhasil, pertemuannya dengan Raja Juli berlangsung di Posko KKSS. Mereka berbincang di ruangan yang terpisah dengan pengurus dan anggota KKSS lainnya, termasuk Aziz Wellang.

“Diskusi berakhir menjelang tengah malam, pukul 23.30 WIB. Raja Juli lalu pamit pulang. Jalur pulang memang melewati tempat berkumpul anggota KKSS yang sedang bermain domino,” jelas Karding.

Oleh karena itu, lanjut Karding, Raja Juli pun diajak bermain domino bersama Aziz Wellang dan Andi Bohar sebelum meninggalkan lokasi. Raja juli menyanggupi dan ikut bermain selama dua set.

“Raja Juli lalu diajak main domino ditemani saya. Kami bermain sebanyak dua set. Yang ikut main, Pak Azis dan Andi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PORDI,” jelas Karding.

“Pada saat bermain domino, ada yang mengambil foto dan dikirim ke WhatsApp Grup PORDI (Persatuan Olahraga Domino Indonesia) dan KKSS,” sambungnya.

Meski begitu, Karding menekankan bahwa di ruang permainan itu tidak ada satu pun orang yang dikenal oleh Raja Juli selain dirinya.

“Di dalam ruangan itu, yang dikenal Raja Juli cuma saya, karena seluruh yang hadir adalah pengurus KKSS. Setelah itu Raja Juli pamit pulang tanpa ada diskusi dengan pengurus KKSS yang lain,” kata Karding.

Tidak Tahu Aziz Wellang

Karding juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail latar belakang Aziz Wellang, maupun kasus hukum yang menyeret sosok tersebut.

Dia baru mengetahui Aziz sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus pembalakan liar, setelah mendalami informasi yang didapatkan usai dimintai tanggapan oleh awak media.

“Saat dihubungi awal media, saya tidak tahu latar belakang Aziz Wellang, termasuk apa ada persoalan kasus hukum atau tidak. Namun setelah itu, saya melakukan konfirmasi dan mendapat penjelasan kalau status Aziz Wellang tidak lagi berstatus tersangka pembalakan hutan,” tutur Karding.

Aziz Wellang, kata Karding, tak lagi berstatus tersangka pembalakan liar setelah kasus tersebut dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) pada Februari 2025.

“Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 13/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Pst dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) an. Muhammad Aziz Wellang dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) berdasarkan suratnya nomor S.01BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/02/2025 tanggal 14 Februari 2025,” pungkasnya.