Gubernur Terpilih Kaltim Sebut Pembangunan IKN Tinggal Fokus pada Gedung Legislatif dan Yudikatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur terpilih Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya tinggal fokus pada gedung legislatif dan yudikatif.

Rudy menyebut, pembangunan IKN sudah sangat luar biasa. Dia pun mempersilakan masyarakat berkunjung ke IKN untuk melihat proses pembangunannya.

"Jalan-jalan ke IKN nanti ya, biar bisa lihat bagaimana perkembangan IKN. IKN hari ini sudah sangat luar biasa, hanya tinggal proses pembangunan gedung legislatif dan yudikatif saja," kata Rudy saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Sementara untuk kantor eksekutif termasuk kantor Presiden, menurut Rudy, pembangunanya sudah tuntas.

"Kalau untuk eksekutifnya, dalam hal ini adalah kantor Presiden, semuanya sudah rampung," ujarnya.

Baca juga: Rudy Masud Pastikan Ekonomi Kaltim Tak Terdampak Pemotongan Anggaran Otorita IKN

Sebelumnya, Rudy memastikan bahwa pemotongan anggaran di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak akan berdampak pada perekonomian di Kalimantan Timur.

Rudy mengatakan, anggaran di Otorita IKN dan untuk daerah Kalimantan Timur itu berbeda. Anggaran Otorita IKN berasal langsung dari pemerintah pusat.

"Tidak terpengaruh, masing-masing punya dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing untuk kabupaten/kota, OIKN punya dana pembangunan sendiri," katanya.

Dia menyebut, anggaran untuk Otorita IKN dan Kalimantan Timur tidak bersinggungan. Meski begitu, Kaltim tetap mendukung pembangunan IKN.

"Tentu tidak bersinggungan, hanya saja di dalam proses pembangunan IKN, Provinsi Kalimantan Timur wajib untuk men-support," ujar Rudy.

Baca juga: 2.200 Pekerja Kembali Lanjutkan Pembangunan IKN, Basuki: Kemarin Ada Missunderstanding

Sebagai informasi, pagu anggaran OIKN) tahun 2025 dipangkas Rp 1,15 triliun.

Sebelum efisiensi, pagu awal Otorita IKN untuk tahun 2025 sebesar Rp 6,39 triliun. Selain dipangkas, anggaran tersebut juga dikurangi belanja pegawai Rp 199,98 miliar.

"Sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5,04 triliun," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 12 Februari 2025.

Pemotongan ini menyusul adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inpres ini ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja bagi Kementerian/Lembaga.

Baca juga: Pembangunan IKN Berlanjut Tahap II, 2.200 Pekerja Kembali Dilibatkan