Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pajak adalah instrumen keadilan, sehingga penerapannya akan berkeadilan.

“Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menegaskan bahwa penerimaan dari sektor pajak bakal ditingkatkan. Namun, tetap memperhatikan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

“Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis,” ujar Prabowo.

Baca juga: Pidato Lengkap Kenegaraan Prabowo Perdana di Sidang Tahunan MPR RI

Kemudian, dia juga menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan secara konsisten.

Namun, Prabowo menyebut bahwa penggerak ekonomi tahun depan tidak hanya akan mengandalkan. Melainkan, bakal lebih memberdayakan Danantara dan sektor swasta.

"Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta ‎sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta ‎penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN,” kata Prabowo.

Kemudian, Prabowo menegaskan bahwa peran APBN akan didorong lebih proporsional, yakni diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan ‎layanan publik terbaik untuk rakyat.

Baca juga: Pertahanan Semesta Prioritas RAPBN 2026, Prabowo: Kita Mau Damai tapi Lebih Cinta Kemerdekaan

Tak hanya itu, Presiden menyebut, efisiensi anggaran bakal terus didorong pada tahun depan. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Sebab, belanja negara dikatakan harus memberi manfaat nyata dalam menciptakan lapangan ‎kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas ‎layanan publik.

“Setiap Rupiah yang ‎dibelanjakan harus memberi manfaat yang nyata,” tegas Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan pendapatan negara atau APBN tahun 2026 sebesar Rp 3.147,7 triliun.

Dengan rincian, belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun. Lalu, defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto).

Kemudian, dalam pemaparannnya, Prabowo menyebut, pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk delapan bidang, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya, untuk desa, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu, pertahanan semesta, serta akselerasi Investasi, perdagangan dan perumahan.

Baca juga: Prabowo Bakal Berdayakan Danantara dan Swasta: Tak Lagi Harus Bergantung pada APBN

Target Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

Lebih lanjut, dalam RAPBN dan nota keuangan 2026, Prabowo mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 mencapai 5,4 persen atau lebih, dan tingkat inflasi terkendali di level 2,5 persen.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) di Kisaran 6,9 persen. Nilai tukar berada di kisaran Rp 16.500,” kata Prabowo.

Dengan target pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut, pemerintah juga mengharapkan tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen.

Kemudian, angka kemiskinan tahun 2026, turun ke 6,5 persen sampai 7,5 persen. Lalu, indeks gini rasio turun ke 0,377 sampai 0,38 persen.

Baca juga: Mulan Jameela Puji Pidato Kenegaraan Prabowo, Komprehensif dan Detail