PKS Dukung Dihapusnya Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunker ke Luar Negeri DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan mencabut tunjangan perumahan untuk anggota DPR.

Hal tersebut disampaikan Al Muzzammil mewakili PKS dalam merespon situasi dan kondisi Indonesia terkini.

"PKS mendukung penuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dukungan pencabutan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI," ujar Al Muzzammil dalam keterangan video, Rabu (3/9/2025).

Baca juga: Tiga Pimpinan DPR Temui Perwakilan BEM SI Kerakyatan di Gedung Kura-Kura

Al Muzzammil mengatakan, PKS juga mendukung komitmen negara dalam menghormati kebebasan berpendapat dan aspirasi warga.

PKS berharap, gelombang kritik dari masyarakat dijadikan sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan negara.

"Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, terutama dalam aspek efisiensi anggaran dan tentu keteladanan pola hidup sederhana harus menjadi tradisi pejabat publik," ujar Al Muzzammil.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa se-FISIP UI Sampaikan 10 Tuntutan bagi Polri, DPR dan TNI

Dalam kesempatan tersebut, ia mewakili PKS menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, jika pihaknya belum optimal menjalankan mandat rakyat.

PKS, kata Al Muzzammil, berkomitmen untuk terus berjuang demi mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: DPR dan Kemenkeu Diminta Tak Berikan Gaji-Tunjangan kepada Eko Patrio-Uya Kuya

"PKS sebagai partai politik, bagian dari elemen bangsa memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika peran PKS dirasa belum optimal dalam menjalankan mandat dari rakyat," ujar Al Muzzammil dalam keterangan videonya, Rabu (3/9/2025).

"Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki," sambungnya.