Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Buka Kanal Laporan Masyarakat untuk Awasi Kinerja Anggotanya di DPR

Kompas.com - 05/09/2025, 22:01 WIB
Tatang Guritno,
Danu Damarjati

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) membuka kanal laporan agar masyarakat bisa mengawasi kinerja para anggotanya di DPR RI.

Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyebutkan, langkah itu diambil sebagai realisasi dorongan agar parlemen semakin terbuka.

“Fraksi PAN memperkuat langkah transparansi dengan membuka kanal Lapor PAN sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, dan pengaduan terkait kinerja Fraksi PAN,” ujar Putri dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

Baca juga: Susul Nasdem, PAN Minta Gaji dan Tunjangan Eko Patrio-Uya Kuya Disetop

Adapun pelaporan bisa disampaikan melalui akun Instagram @lapor.pan.

Tak hanya itu, masyarakat juga bisa menyampaikan evaluasi dan masukannya dengan menghubungi call center 081298123333

Ia menekankan, PAN bakal sejalan dengan agenda transformasi DPR menjadi lembaga legislatif yang semakin terbuka, aspiratif, dan akuntabel.

Apalagi, saat ini ada 17+8 Tuntutan Rakyat yang menunjukkan kepedulian anak muda pada nasib Indonesia ke depan.

Maka, parlemen juga harus memperhatikan keinginan masyarakat itu.

“Aspirasi ini harus dihargai dan dijadikan bahan introspeksi bersama agar DPR semakin dekat dengan rakyat,” ucap dia.

Baca juga: PAN Sebut Gaji-Tunjangan Eko Patrio dan Uya Kuya Hanya Dihentikan Saat Non-aktif Jadi Anggota DPR

Sebelumnya, Fraksi PAN sudah mendukung dorongan untuk menghentikan tunjangan rumah dan fasilitas anggota DPR RI yang berstatus nonaktif melalui mekanisme yang sah.

Dua orang PAN menjadi sorotan mulai Agustus 2025 yang diwarnai demonstrasi. Dua orang itu adalah Eko Patrio dan Uya Kuya, anggota DPR yang belakangan dinonaktifkan oleh PAN.

Selain itu, PAN juga setuju jika perjalanan ke luar negeri dimoratorium.

Diketahui saat ini DPR RI telah sepakat untuk memangkas tunjangan listrik, telepon, sampai transportasi.

Saat ini, Pimpinan DPR menyatakan bahwa take home pay para anggota dewan berada di angka Rp 65,5 juta.

Angka itu didapatkan dari keterangan pers pimpinan parlemen setelah konferensi pers Jumat sore.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi
Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi
Nasional
Purbaya Sempat Tak Percaya Ditunjuk Gantikan Sri Mulyani: Saya Pikir Ditipu
Purbaya Sempat Tak Percaya Ditunjuk Gantikan Sri Mulyani: Saya Pikir Ditipu
Nasional
Jadi Menteri P2MI, Mukhtarudin Punya Harta Rp 17,9 Miliar
Jadi Menteri P2MI, Mukhtarudin Punya Harta Rp 17,9 Miliar
Nasional
Sri Mulyani Kena 'Reshuffle', Mensesneg: Bukan Mundur, Bukan Dicopot
Sri Mulyani Kena "Reshuffle", Mensesneg: Bukan Mundur, Bukan Dicopot
Nasional
MK Cecar Wamenkum soal Polisi Aktif di Instansi Tak Terkait Polri
MK Cecar Wamenkum soal Polisi Aktif di Instansi Tak Terkait Polri
Nasional
Menko Yusril Minta Advokat Bantu Tangani Kasus Hukum Pedemo yang Ditahan
Menko Yusril Minta Advokat Bantu Tangani Kasus Hukum Pedemo yang Ditahan
Nasional
Kemenhan Tegaskan Kehadiran TNI di Jalan Hanya Bentuk Perbantuan ke Polri
Kemenhan Tegaskan Kehadiran TNI di Jalan Hanya Bentuk Perbantuan ke Polri
Nasional
Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar
Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar
Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Jelaskan Tafsir Aturan Polisi Aktif Jadi Pejabat
Di Sidang MK, Pemerintah Jelaskan Tafsir Aturan Polisi Aktif Jadi Pejabat
Nasional
Yusril: Presiden Sudah Tegaskan dan Minta DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset
Yusril: Presiden Sudah Tegaskan dan Minta DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset
Nasional
Cak Imin Respons Menteri P2MI Karding yang Dicopot Usai Viral Main Domino
Cak Imin Respons Menteri P2MI Karding yang Dicopot Usai Viral Main Domino
Nasional
Jadi Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Punya Harta Rp16,2 Miliar
Jadi Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Punya Harta Rp16,2 Miliar
Nasional
Hotman Klaim Tak Ada Mark-up di Pengadaan Chromebook Nadiem Makarim
Hotman Klaim Tak Ada Mark-up di Pengadaan Chromebook Nadiem Makarim
Nasional
Menteri P2MI Baru Bakal Sowan dan Kenalan, Janji Teruskan Program Sebelumnya
Menteri P2MI Baru Bakal Sowan dan Kenalan, Janji Teruskan Program Sebelumnya
Nasional
 4.800 dari 5.444 Pedemo yang Ditangkap Telah Dibebaskan
4.800 dari 5.444 Pedemo yang Ditangkap Telah Dibebaskan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau