Anggota DPR Dukung Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Keluarga Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mendukung wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah.

Irma mengatakan, pandangan tersebut sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kenapa kami di Komisi IX sepakat agar para penunggak iuran yang setengah mampu ini diputihkan, karena sesuai dengan amanah UUD 1945, kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Irma saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/10/2025).

Baca juga: Wacana Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan, Apa yang Perlu Diketahui?

Menurut Irma, rata-rata penunggak BPJS Kesehatan adalah keluarga setengah mampu dan tidak mampu.

Namun, mereka tidak terdaftar dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Jika pemerintah tidak memutihkan tunggakan itu, kata Irma, mereka yang hidupnya rentan secara ekonomi akan kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Padahal mereka sangat membutuhkan,” tutur Irma.

Baca juga: Rapat Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Digelar Besok

Politikus Partai Nasdem itu mendorong pihak BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Kementerian Sosial untuk mengevaluasi kondisi ekonomi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran.

Jika memang kondisi mereka tergolong mampu, maka sebaiknya tunggakan iuran itu tidak diputihkan.

Sebaliknya, jika mereka tidak mampu atau setengah mampu, maka harus diputihkan.

“Karena selamanya tunggakan ini tidak juga bisa mereka bayar, harapannya setelah diputihkan mereka bisa kembali menjadi peserta BPJS,” tutur Irma.

Baca juga: Tunggakan BPJS Kesehatan 23 Juta Warga Akan Dihapus

Rencana pemerintah

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan wacana penghapusan iuran BPJS Kesehatan.

Menurutnya, rencana itu merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.

“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan,” kata Cak Imin dalam keterangan pers, Kamis (2/10/2025).

“Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025). Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” lanjutnya.