Kejaksaan Agung Kawal 38 Proyek Strategis Nasional di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengungkapkan, Jaksa Agung menegaskan pentingnya pengawalan pembangunan di Papua.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Kejaksaan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

Sejumlah instruksi diberikan Jaksa Agung, di antaranya pada bidang intelijen agar meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan.

"Termasuk pengawalan terhadap 38 Proyek Strategis Nasional di Papua dengan nilai mencapai sekitar Rp 3,7 triliun," kata Anang dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Lebih dari 1.000 Orang Daftar Jadi Polisi di Papua Barat, Wakapolda: Tak Ada Ruang bagi Calo

Selain itu, Kejaksaan juga berperan aktif dalam mendukung program prioritas pemerintah melalui Jaksa Mandiri Pangan, pendampingan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengawasan terhadap 999 Koperasi Desa Merah Putih.

“Pengawalan tersebut penting untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan hukum, sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Terdakwa Dugaan Korupsi Kredit Macet di Bank Papua Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Harusnya Utang Piutang

Langkah pengawasan ini, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Kepercayaan publik adalah capaian yang harus dijaga melalui kinerja nyata, bukan sekadar titik akhir,” katanya.

Baca juga: Jaringan Senjata Ilegal KKB Papua Terbongkar, 4 Ditangkap

Jaksa Agung juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam Papua secara bertanggung jawab.

“Kekayaan alam Papua yang melimpah, mulai dari emas hingga hasil laut, harus dikelola secara legal dan tegas demi kesejahteraan masyarakat adat serta kemakmuran nasional,” tegasnya.

Melalui pengawalan proyek strategis dan program prioritas tersebut, Kejaksaan diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat Papua.