Musrenbang Maluku Utara Digelar, 6 Visi Utama Pembangunan Dipaparkan
TERNATE, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Hotel Bela Ternate, Jumat (25/7/2025).
Dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Musrenbang ini dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Juga hadir Direktur Pembangunan Kawasan Indonesia Timur, Ika Retno Wulandary, serta Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik yang turut bergabung secara daring.
Hadir pula bupati, wali kota, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, akademisi, LSM, serta tokoh agama dan masyarakat di Maluku Utara.
Baca juga: Gubernur Koster Beri Masukan ke Sherly Tjoanda: Mutasi Kepala OPD Selingkuh
Visi: Maluku Utara Bangkit, Maju, dan Berkelanjutan
Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam menegaskan, visi pembangunan 2025–2029 adalah “Maluku Utara bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan”.
Visi ini menekankan keberagaman dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan ini.
Untuk mewujudkannya, Pemprov merumuskan enam visi pembangunan yang menjadi pilar utama RPJMD:
1. SDM berkualitas, unggul, dan berdaya saing
Misi pertama berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program unggulan mencakup peningkatan indeks kesehatan masyarakat melalui Universal Health Coverage (UHC) dan jaminan ketenagakerjaan.
Selain itu, revitalisasi sarana pendidikan seperti sekolah, madrasah, SMA, dan SMK menjadi prioritas, lengkap dengan akses pendidikan gratis dan inovatif.
“Sejak dilantik, Gubernur telah menggulirkan subsidi pendidikan SMA dan SMK gratis serta beasiswa untuk akses ke perguruan tinggi. Ini adalah langkah nyata menuju SDM yang kompetitif,” ujar Sarmin.
2. Kemandirian ekonomi untuk Kesejahteraan
Misi kedua bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor-sektor strategis.
Program seperti pembangunan jalan tani dan bantuan alat tangkap bagi nelayan dirancang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir.
3. Tata kelola pemerintahan yang efektif
Misi ketiga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu langkah konkritnya adalah penataan kelembagaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
4. Konektivitas daerah yang lebih baik
Misi keempat berfokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah di Maluku Utara yang bersifat kepulauan.
Investasi pada infrastruktur transportasi dan teknologi komunikasi akan memudahkan mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
