Pengamat: Jawa Tak Butuh Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Bisa Matikan Tol dan Bandara

SEMARANG, KOMPAS.com – Wacana perpanjangan rute Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh dari Jakarta–Bandung hingga Surabaya menuai kritik dari berbagai pihak.

Pasalnya, proyek KCIC Jakarta–Bandung sendiri masih meninggalkan utang besar mencapai Rp 116 triliun tanpa kepastian penyelesaian.

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menilai pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak karena wilayah ini sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai.

“Bagaimana kalau sampai Surabaya? Nah, ini jadi persoalan. Jawa itu enggak butuh kereta cepat karena sudah terkoneksi. Jalan tol ada, bandara sudah terbangun,” ujar Djoko melalui sambungan telepon, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: AHY Pastikan Utang KCIC Tak Halangi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Menurutnya, proyek tersebut justru berpotensi mengancam keberlangsungan moda transportasi lain yang sudah berjalan.

“Kalau Whoosh dibangun sampai di Surabaya, ada yang dimatikan. Pesawat mati, padahal bandaranya sudah investasi dan sudah terbangun,” tegasnya.

Tingkatkan Kereta Konvensional

Daripada memperpanjang jalur kereta cepat, Djoko menyarankan agar pemerintah fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Sudahlah, kereta yang ada sekarang ditingkatkan lagi kecepatannya dengan perbaikan geometrik. Nah, kemarin ini dari kecepatan 90 km per jam jadi 120 km per jam, ke 160 masih bisa,” jelasnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Kereta Whoosh Bukan Cari Laba, Pengamat Transportasi: Persoalannya KAI Enggak Sanggup Tanggung Rp 2,2 Triliun

Ia mencontohkan praktik di China, di mana pembangunan kereta cepat dibarengi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik.

“Di China, kereta cepat dibangun tapi kereta konvensional dialihkan untuk angkutan barang. Jadi tidak ada yang mubazir,” imbuhnya.

Soroti Subsidi dan Ketimpangan Wilayah

Djoko juga menyoroti bahwa tarif kereta cepat saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat.

Menurutnya, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu akan menciptakan ketimpangan karena daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar.

“Pendanaan dari anggaran negara tidak adil bagi wilayah di luar Jawa yang juga membutuhkan infrastruktur transportasi. Misalnya Aceh dan wilayah selatan Indonesia belum punya sistem kereta yang memadai,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi soal Utang Whoosh: Itu Kewenangan Pemerintah

Ia menekankan, pembangunan yang lebih dibutuhkan di Jawa adalah peningkatan angkutan perkotaan dan perdesaan serta integrasi antarmoda.

“Yang dibutuhkan itu bukan kereta cepat, tapi transportasi perkotaan dan perdesaan yang terintegrasi,” tambahnya.

Jadikan Jakarta–Bandung sebagai Prototipe

Djoko menilai proyek KCIC Jakarta–Bandung sebaiknya dianggap cukup sebagai contoh atau proyek percontohan (prototipe), bukan dilanjutkan menjadi prioritas nasional.

“Sudah selesai cukup Jakarta–Bandung prototipe-nya kan. Pokoknya kita punya aja lah kereta cepat walaupun pendek. Meskipun enggak efisien, ya sudah,” katanya.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus memperluas pembangunan transportasi publik di wilayah yang belum tersentuh, ketimbang memperbanyak proyek besar di Pulau Jawa.