Perpusnas Tetap Buka Senin sampai Minggu meski Kena Efisiensi Anggaran

KOMPAS.com - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menegaskan akan tetap beroperasi dengan jadwal seperti biasa meski terkena imbas efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari akun Instagram resmi @perpusnas.go.id, diberitahukan bahwa Perpusnas akan buka seperti jadwal biasa yakni Senin sampai Minggu dan akan tutup di jadwal libur nasional dan cuti bersama.

"Dengan ini kami beritahukan bahwa pengumuman pagi ini tentang rencana perubahan waktu layanan di Perpusnas tidak berlaku. Waktu layanan kami akan mengikuti jadwal biasa," demikian yang tertulis di Instagram resmi Perpusnas, dikutip Sabtu (8/2/2025).

Baca juga: Cara Akses Rumah Pendidikan, Siswa Dapat Bank Soal dan Buku Gratis

Adapun jadwal biasa Perpusnas sebagai berikut:

• Senin-Jumat: 08.00-19.00 WIB
• Sabtu-Minggu: 09.00-16.00 WIB

Adapun sebelum diralat, Perpusnas mengumumkan ada perubahan jadwal imbas dari efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden, yakni akan tutup setiap hari Minggu.

Adapun efisiensi anggaran itu diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Baca juga: Polemik Finalisasi PDSS, 4 Kali Diperpanjang Supaya Siswa Bisa Ikut SNBP 2025

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Kemudian, Pemerintah diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur. Lalu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada kementerian/lembaga, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.