PBB Komentari Demo Indonesia, Desak Selidiki Kekerasan Aparat yang Tewaskan 6 Orang

JENEWA, KOMPAS.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Indonesia melakukan investigasi menyeluruh, terkait dugaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan saat gelombang protes melanda pada Agustus 2025.

Unjuk rasa yang dipicu oleh kemarahan atas tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah kebijakan penghematan itu telah menewaskan sedikitnya enam orang.

“Kami mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan DPR, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan,” ujar juru bicara Kantor HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, Senin (1/9/2025).

Seruan PBB

Shamdasani menegaskan bahwa pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi, sembari tetap menjaga ketertiban sesuai norma internasional.

“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya media diperbolehkan meliput peristiwa secara bebas dan independen.

“Kami menekankan pentingnya dialog untuk menjawab keresahan publik,” tambahnya.

OHCHR menyerukan agar dilakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, khususnya terkait penggunaan kekuatan oleh aparat.

“Kami menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk penggunaan kekuatan,” tegas Shamdasani.

Unjuk rasa yang digelar sejak Senin (25/8/2025) ini awalnya berlangsung damai, tetapi situasi memanas setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan mobil rantis Brimob melindas seorang pengemudi ojek online pada Kamis malam.

Sejak itu, demonstrasi meluas dari Jakarta ke berbagai kota besar, menandai kerusuhan terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat kurang dari setahun lalu.