Dubes RI di AS Kosong, Pakar: Indonesia Gagal Lobi Tarif Trump

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia harus mempercepat proses penunjukan duta besar untuk Amerika Serikat—posisi yang sudah lowong dua tahun—di tengah keputusan Presiden Donald Trump untuk memasang tarif 32 persen ke Indonesia, ujar sejumlah pengamat hubungan internasional.

Dalam surat kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang diunggah di media sosial Truth Social, Senin (7/7/2025), Trump menyatakan AS akan mempertimbangkan penurunan tarif jika hambatan perdagangan Indonesia ke AS dihapus.

Untuk penurunan tarif itu, Trump meminta Indonesia membuka pasar perdagangan yang selama ini ditutup bagi AS, menghapus kebijakan tarif dan non-tarif, serta menghilangkan hambatan perdagangan.

Baca juga: Tak Ada Pengurangan, Trump Tetap Kenakan Indonesia Tarif 32 Persen

"Kami mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap isi surat ini. Tarif ini dapat dimodifikasi naik atau turun, tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda," tulis Trump dalam suratnya.

Trump juga menyebut Indonesia tidak akan dikenakan tarif apabila "memproduksi produknya di Amerika Serikat".

Besaran tarif 32 persen yang dikenakan Trump terhadap Indonesia masih sama dengan pengumuman sebelumnya pada 2 April 2025.

Selama tiga bulan terakhir ini, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim ke Washington DC, AS untuk menegosiasikan tarif agar dapat turun bahkan dihapus jadi nol persen.

Batas waktu negosiasi ini berakhir pada 9 Juli mendatang. Namun dengan adanya pengumuman terbaru ini, Indonesia masih bisa mengupayakan negosiasi sampai 1 Agustus 2025.

Akan tetapi, Trump juga memperingatkan negara-negara yang bergabung dengan BRICS dan menentang kepentingan AS akan dikenakan tarif tambahan sepuluh peren.

Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo untuk memimpin perwakilan Indonesia di Washington DC.

Posisi itu sudah kosong selama dua tahun sejak Juli 2023 setelah dubes saat itu, Rosan Roeslani, ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN.

Ketika dihubungi BBC News Indonesia, Indroyono mengatakan belum bisa memberi tanggapan mengenai perkembangan hubungan AS-Indonesia teranyar, termasuk soal tarif.

"Yang itu jangan saya jawab dulu, ya? Saya, kan, belum ke sana. Saya belum bisa terlibat," ujar Indroyono ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Senin (7/7/2025) petang.

Indroyono telah mengikuti fit and proper test Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melalui Komisi I yang membidangi luar negeri pada Sabtu (5/7/2025).

Selagi Indonesia tidak memiliki duta besar di AS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dijadwalkan bertandang ke AS untuk terlibat dalam negosiasi tarif menjelang batas waktu kesepakatan tarif pada Rabu (9/7/2025) ini.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Christiawan Nasir, menyatakan pertemuan negara-negara BRICS tidak dimaksudkan sebagai upaya melawan AS maupun kelompok negara manapun.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Idil Syawfi, menyebut pernyataan terbaru Trump menunjukkan "kegagalan diplomasi Indonesia" terhadap AS dan menyoroti ketiadaan duta besar sebagai salah satu faktor.

"Penunjukan duta besar untuk AS harus diakselerasi agar [pemerintah] dapat bekerja lebih cepat," ujar Idil ketika dihubungi pada Selasa (8/7/2025).

Senada, pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan posisi dubes AS untuk Indonesia wajib segera dilakukan mengingat betapa strategis dan pentingnya jabatan tersebut bagi kepentingan Indonesia.

"Bagaimanapun posisi itu terlalu strategis, terlalu penting untuk dikosongkan lebih lama," tegas Dinna.

Apa hubungan tarif 32 persen dengan kebijakan Indonesia?

Idil menekankan pengumuman Trump yang terbaru merupakan hasil dari negosiasi Indonesia dengan AS menyusul penangguhan pada April.

"Dengan tidak berkurangnya tarif yang diterapkan kepada Indonesia, menunjukkan negosiasi yang dilakukan gagal atau tidak menarik bagi AS," ujar Idil.