Kekayaan Natalius Pigai, Menteri yang Mengaku Tak Punya Rumah

KOMPAS.com - Nama Natalius Pigai kerap kali menjadi sorotan publik. Ia merupakan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Mengutip laporan tahunan Komnas HAM tahun 2014, Pigai merupakan tokoh kelahiran Paniai, Papua, pada 1975.

Ia menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD), Yogyakarta, dengan gelar Ilmu Pemerintahan (SIP) pada tahun 1999.

Pendidikan tersebut menjadi bekal awal bagi Pigai dalam meniti karier di bidang advokasi kebijakan publik dan hak asasi manusia. Namanya dikenal luas sebagai aktivis HAM yang vokal dalam berbagai isu kemanusiaan di Indonesia.

Baca juga: Kekayaan Thomas Djiwandono: Punya Rumah di Jaksel Senilai Rp 40 Miliar

Sebelum menjabat sebagai menteri, ia juga pernah menjadi Komisioner di Komnas HAM.

Kekayaan Natalius Pigai: Mengaku Tak Punya Rumah

Salah satu yang kerap jadi perhatian dalah harta kekayaannya yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dalam laporan LHKPN yang disampaikan Natalius Pigai, ia diketahui memiliki harta kekayaan miliaran rupiah, namun mengaku tidak memiliki satu pun aset berupa rumah maupun properti lain seperti tanah.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan per 23 Januari 2025, Natalius Pigai tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 4.769.000.000.

Adapun rincian kekayaan Natalius Pigai sebagai berikut:

1. Kendaraan senilai Rp 1.215.000.000, terdiri dari Mobil Honda CR-V tahun 2011, Mobil Jeep Wrangler tahun 2014, dan sepeda motor Honda PCX tahun 2023
2. Harta bergerak lainnya: Rp 70.000.000
3. Kas dan setara kas: Rp 3.484.000.000

Baca juga: Siapa Pemilik Tol Semarang-Batang yang Tarifnya Naik Rp 33.000?

Tentang LHKPN

Sebagai informasi, LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Baca juga: Intip Kekayaan Mochtar Riady, Bos Lippo yang Mau Jual One Raffles Place Singapura