80 Tahun Indonesia Merdeka, PR Apa yang Harus Diselesaikan?

KOMPAS.com - Pada 17 Agustus 2025 ini, Indonesia genap berusia 80 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Selama delapan dekade, perjalanan bangsa telah melalui berbagai dinamika, mulai dari perjuangan mempertahankan kedaulatan, menghadapi gejolak politik, hingga menapaki tantangan pembangunan.

Setiap peringatan Hari Kemerdekaan menjadi saat yang tepat untuk berefleksi bersama, menimbang sejauh mana cita-cita para pendiri bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat benar-benar terwujud.

Di balik capaian yang patut diapresiasi, masih tersisa sejumlah pekerjaan rumah yang dinilai perlu dituntaskan agar Indonesia semakin kokoh sebagai bangsa besar.

Pertanyaan pun muncul, sudahkah Indonesia benar-benar siap melangkah menuju Indonesia Emas 2045 sebagai visi seratus tahun kemerdekaan sekaligus arah pembangunan jangka panjang nasional.

Baca juga: Di Mana Soeharto Saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 1945?

Indonesia Emas 2045, mimpi kolektif bangsa

canva.com Ilustrasi bendera merah putih. Visi Indonesia emas 2045

Direktur SETARA Institute, Halili Hasan, menyebut visi Indonesia Emas 2045 merupakan mimpi kolektif bangsa yang perlu terus dijaga.

“Seratus tahun itu sebenarnya waktu yang sangat cukup untuk mewujudkan visi bersama kita sebagai negara bangsa,” ujar Halili saat dimintai tanggapan Kompas.com, Minggu (17/8/2025).

Ia menekankan, sejak awal para pendiri bangsa tidak pernah membatasi cita-cita hanya pada periode tertentu. Visi mereka jelas, yakni menjadikan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Namun, Halili mengingatkan bahwa meski dulu Indonesia menjadi pelopor gerakan dekolonisasi di Asia dan Afrika, kini banyak negara yang pernah “dibimbing” justru melesat lebih maju.

“Ada yang salah dengan jalan kita dan bagaimana kita menempuh jalan kemerdekaan,” katanya.

Baca juga: Dirgahayu Republik Indonesia, Ini 75 Ucapan Selamat HUT Ke-80 RI

PR besar Indonesia setelah 80 tahun merdeka

Menurut Halili, pekerjaan rumah Indonesia tidak hanya soal pembangunan, melainkan juga soal kepemimpinan dan mentalitas bangsa.

Di level elite, ia menyoroti masih kuatnya korupsi, hedonisme pejabat, nepotisme, politik saling sandera, hingga dominasi oligarki.

Semua itu dianggap sebagai penyakit serius dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara di akar rumput, masalah juga tidak kalah pelik. Kapasitas kewargaan sebagian masyarakat dinilai masih lemah.