Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat Jatuh Hari Ini, Begini Respons Sejumlah Pejabat

KOMPAS.com - Tenggat waktu pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat jatuh pada Jumat (5/9/2025) ini.

Tuntutan yang menyoroti berbagai isu, mulai dari hak asasi manusia, transparansi DPR, hingga perlindungan buruh itu sebelumnya telah dirumuskan sejak awal September 2025 dengan batas waktu 5 hari.

Pegiat media sosial Andovi da Lopez bersama sejumlah influencer dan masyarakat sipil menilai tenggat itu seharusnya bisa dipenuhi.

“Salah satu pertanyaan yang sering ditanya adalah apakah realistis mengerjakan 17+8 dalam 5 hari. Kalau masih ingat, tahun lalu pasca putusan MK terkait RUU Pilkada, bisa kok dikerjakan satu malam saja,” kata Andovi dalam aksi di depan Gerbang Pancasila DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Sejumlah pejabat pun telah memberikan respons terhadap tuntutan tersebut. Lantas, siapa saja mereka dan apa yang dikatakan? 

Baca juga: Cara Pantau Progres 17+8 Tuntutan Rakyat, Klik Link Ini

Pejabat yang telah memberi respons tuntutan 17+8

Berikut adalah beberapa pejabat Negara yang terpantau telah memberikan respons terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat:

1. Menko Infrabangwil Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrabangwil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah membaca soal 17+8 atau 17 Tuntutan Rakyat.

"Kita ikuti semua, saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin," kata AHY, di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis, dikutip dari Kompas.com.

Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan pihaknya sangat terbuka untuk berdialog, terutama terhadap isu-isu yang genting. 

"Ada sejumlah isu yang dianggap urgent, tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan," ucap dia.

Baca juga: Cara Pantau Progres 17+8 Tuntutan Rakyat, Klik Link Ini

2. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia juga telah buka suara soal adanya 17+8 Tuntutan Rakyat.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia pun memastikan bahwa partainya akan mempelajari tuntutan rakyat itu.

"Nah, untuk poin-poin yang disampaikan, Golkar akan mempelajari secara saksama dan akan melakukan respons proaktif yang terukur," kata Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis, dikutip dari Kompas.com.

Ia mengatakan juga akan menghargai dan memastikan setiap tuntutan untuk didalami. Sebab, hal tersebut telah menjadi bagian dari demokrasi.

"Sudah barang tentu itu bagian daripada proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik," ucap Bahlil.

Baca juga: Cara Buat Foto Pink-Hijau untuk Dukung 17+8 Tuntutan Rakyat