Perjalanan 17+8 Tuntutan Rakyat, dari Diskusi Influencer sampai Respons DPR RI dan TNI

1. Menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI sejak 31 Agustus 2025.
2. Melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali undangan kenegaraan.
3. Memangkas tunjangan dan fasilitas DPR setelah evaluasi, termasuk biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
4. Tidak membayarkan hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan partainya.
5. Menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR melalui koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR dan mahkamah partai.
6. Memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Keenam poin ini ditandatangani oleh Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Publik menilai langkah ini sebagai awal, meski belum sepenuhnya menjawab seluruh daftar tuntutan.

Baca juga: Catatan September Hitam Indonesia: Tragedi 1965, Kematian Munir, hingga 17+8 Tuntutan Rakyat

Respons TNI terkait tuntutan

Tiga dari 25 tuntutan rakyat ditujukan langsung pada TNI. Kapuspen TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah menyampaikan respons resmi. 

"TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI," katanya, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

"Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan," sambungnya. 

Butir yang ditujukan kepada TNI mencakup perintah kembali ke barak, menegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri, dan menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Sementara itu, perjalanan 17+8 Tuntutan Rakyat dari aksi mahasiswa hingga jawaban DPR RI menunjukkan konsolidasi masyarakat sipil mampu mendorong perubahan. DPR mengeluarkan enam keputusan, sementara TNI menegaskan komitmen pada supremasi sipil.

Namun, publik tetap menunggu pemenuhan 17 tuntutan jangka pendek pada September 2025 dan delapan agenda reformasi jangka panjang hingga Agustus 2026. 

Realisasi tuntutan itu akan menjadi ukuran apakah demokrasi Indonesia berjalan akuntabel dan responsif.

(Sumber: Kompas.com/Fika Nurul Ulya, Hanifah Salsabila, Firda Janati, Singgih Wiryono | Editor: Ardito Ramadhan, Faieq Hidayat, Robertus Belarminus, Danu Damarjati)