Jawaban DPR soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Tunjangan Dipangkas, Warganet Tetap Tidak Puas

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga influencer, sejak awal September 2025.

Jawaban atas 17+8 Tuntutan Rakyat disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (5/9/2025) malam.

“Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025,” ujar Dasco, dikutip dari Antara, Jumat (5/9/2025).

17+8 Tuntutan Rakyat mencuat setelah demo besar-besaran sejak Senin (25/8/2025) buntut pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta kepada anggota DPR yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi rakyat dan ekonomi saat ini.

Demo semakin meluas setelah kendaraan taktis (Brimob) melindas pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan hingga tewas di Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) malam.

Baca juga: Siapa Saja Influencer yang Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR? Ini Profil Singkatnya

Apa saja isi 17+8 Tuntutan Rakyat?

DPR sudah berjanji akan merespons 17+8 Tuntutan Rakyat ketika mengadakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Satu hari setelahnya, giliran para influencer, seperti Jerome Polin dan Andovi da Lopez, yang menyerahkan berkas berisi 17+8 Tuntutan Rakyat kepada DPR melalui Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade.

Andovi mengatakan, proses penyusunan 17+8 Tuntutan Rakyat memakan waktu selama tiga jam.

Ia juga menghubungi sejumlah orang, seperti Jerome Polin dan Salsa Erwin, supaya aspirasi dapat didengar oleh masyarakat,

“Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu phone call-nya memang sekitar 3 jam memang,” ujar Andovi di depan Gedung DPR, dikutip dari Kompas.com, Senin (1/9/2025).

Aksi para influencer ternyata menarik perhatian warganet karena mereka dinilai lebih sigap ketimbang anggota Dewan.

Andovi merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa DPR seharusnya bisa menyusun tuntutan rakyat secara sigap.

Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat disusun dan diserahkan, anggota DPR diminta memenuhi poin-poin yang sudah dimuat hingga Jumat (5/9/2025).

Baca juga: Demo Jakarta 4 September 2025 dari DPR hingga Monas, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Poin-poin 17+8 Tuntutan Rakyat adalah:

• Untuk Presiden Prabowo:
  • Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
  • Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28–30 Agustus.
• Untuk DPR:
  • Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru
  • Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif
  • Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota DPR yang bermasalah (termasuk melalui KPK).
• Untuk Ketua Umum Partai Politik:
  • Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
  • Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis
  • Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil
• Untuk Polri:
  • Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
  • Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
  • Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM
• Untuk TNI:
  • Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
  • Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
  • Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
• Untuk kementerian sektor ekonomi:
  • Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia
  • Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
  • Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
• 8 Agenda Reformasi Jangka Panjang:
  • Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil turut menekankan delapan agenda reformasi dengan tenggat 31 Agustus 2025, yakni:
  • Bersihkan Reformasi besar-besaran DPR
  • Reformasi partai politik dan pengawasan eksekutif
  • Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
  • Sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK
  • Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
  • TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian
  • Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
  • Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Baca juga: Ekonomi Lesu tapi Tunjangan DPR Naik, Masih Perlukah Negara Melakukan Efisiensi?

Apa jawaban DPR soal 17+8 Tuntutan Rakyat?

DPR menjawab poin-poin 17+8 Tuntutan Rakyat tepat saat hari jatuh tempo pada Jumat (5/9/2025).