Perjalanan 17+8 Tuntutan Rakyat, dari Diskusi Influencer sampai Respons DPR RI dan TNI

Pernyataan itu memunculkan perbandingan publik terhadap DPR RI yang dinilai lamban dalam merespons aspirasi.

"Ya gini, buktinya kita saja bisa, kok DPR enggak bisa, walaupun ini tuntutan ya," ujarnya. 

Selain Andovi, sejumlah influencer lain ikut terlibat, seperti Jerome Polin, Salsa Erwina Hutagalung, hingga Jerome Polin. 

Baca juga: Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat Jatuh Hari Ini, Begini Respons Sejumlah Pejabat

Kolektif 17+8 Indonesia berbenah

Pada Kamis (4/9/2025), kolektif yang menamakan diri 17+8 Indonesia Berbenah mendatangi Kompleks DPR di Senayan. 

Mereka menyerahkan surat resmi berisi 25 tuntutan kepada anggota dewan. Gerakan ini memperlihatkan konsolidasi antara influencer, musisi, dan aktivis sipil.

Andhyta F. Utami (Afu) menekankan alasan moral di balik penyusunan daftar. 

"Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal ada partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini tidak seharusnya terjadi," terangnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis. 

Mereka disambut anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan Andre Rosiade. 

DPR menyatakan tuntutan itu akan diteruskan ke pihak terkait. Namun publik tetap menagih tindak lanjut nyata, bukan sekadar janji politik.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

Tuntutan jangka pendek (deadline 5 September 2025):

1. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat.
2. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan kembalikan ke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran dan hentikan kriminalisasi.
4. Adili anggota dan komandan yang melakukan kekerasan.
5. Hentikan kekerasan polisi dan patuhi SOP pengendalian massa.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara berkala.
8. Selidiki harta anggota DPR bermasalah oleh KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Pecat atau beri sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis.
11. Umumkan komitmen partai berpihak pada rakyat di tengah krisis.
12. Libatkan anggota DPR dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojol.
16. Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Tuntutan jangka panjang (deadline 31 Agustus 2026):

1. Reformasi DPR besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif.
3. Reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, perkuat independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Baca juga: Cara Pantau Progres 17+8 Tuntutan Rakyat, Klik Link Ini

Jawaban DPR RI

DPR akhirnya merespons pada Jumat (5/9/2025) melalui enam keputusan resmi hasil rapat konsultasi pimpinan dengan fraksi. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakannya di Gedung DPR. 

"Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin," ujar Dasco, dilansir dari Kompas.com, Jumat.

Adapun isi keputusan DPR sebagai berikut: