40 Nama Tokoh Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ada Marsinah dan Soeharto

KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) sepakat untuk mengusulkan 40 nama tokoh untuk memperoleh gelar pahlawan nasional.

Puluhan nama tokoh tersebut bervariasi, mulai dari aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah sampai dengan Presiden kedua Indonesia, Soeharto.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau kerap disapa Gus Ipul mengatakan bahwa berkas usulan 40 nama tokoh selanjutnya diserahkan kepada Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pada Selasa (21/10/2025).

Diberitakan, Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) akan membawa usulan nama tersebut ke Sidang Penentuan pada Rabu (22/10/2025).

Lantas, siapa saja 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional?

Baca juga: Siapa Marsinah yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional?

40 nama tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional

Gus Ipul belum merinci siapa saja 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Namun, dia memastikan beberapa nama.

"Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah," ucapnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/10/2025). 

Tokoh lain yang juga diusulkan di antaranya adalah ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil dan Rais Aam PBNU, KH Bisri Syansuri.

Kemudian ada pula KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang, Jenderal TNI (Purn) M Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

Gus Ipul menjelaskan, 40 nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional berasal dari aspirasi masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Setelah hasil pembahasan di tingkat daerah ditandatangani bupati atau wali kota, dokumen selanjutnya akan diserahkan ke gubernur untuk kemudian dikaji lebih lanjut oleh Kemensos.

Proses pengusulan 40 nama itu juga terbilang panjang, lantaran harus melalui kajian, diskusi, dan seminar yang dilakukan lintas lembaga.

Baca juga: Kisah Marsinah yang Didukung Prabowo Jadi Pahlawan Nasional Wakili Buruh

40 nama yang diusulkan memenuhi syarat

Fadli Zon mengatakan, 40 nama tokoh yang diusulkan sudah memenuhi syarat.

Akan tetapi, keputusan penetapan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo bakal menerima daftar puluhan nama tokoh yang diusulkan setelah Tim Dewan Gelar menyelesaikan sidang penentuan yang membahas 40 nama calon pahlawan yang diusulkan oleh Kemensos.

"Nanti dari kami yang akan merekomendasikan, tetapi ujungnya tergantung juga pada hak prerogatif dari Presiden," ucapnya.

Fadli mengatakan, meskipun ada tenggat waktu dalam proses pencalonan, dia berharap dapat selesai tepat di Hari Pahlawan, 10 November 2025.

"Tergantung nanti karena satu per satu nama akan kami bahas, 40-40-nya akan kita bahas sambil berjalan. Biasanya, penentuannya itu menjelang Hari Pahlawan, hari pahlawan tanggal 10 November," ujarnya.

Baca juga: Hari Kartini, Ini Daftar Pahlawan Nasional Wanita dengan Nilai Serupa

Tuai pro dan kontra

Meski begitu, usulan tokoh pahlawan nasional menuai pro dan kontra, terutama tokoh Presiden kedua RI, Soeharto.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya menilai, pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional sarat politik karena Prabowo sendiri merupakan mantan menantu Soeharto.

Dia juga menilai, Presiden Soeharto tak pantas mendapat gelar pahlawan.

Alasannya menurut Dimas, selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, ada banyak sekali kekerasan dan kejahatan hak asasi manusia yang terjadi.

"Kami kecewa karena di Pasal 2 itu ada tentang kemanusiaan yang mana kalau kita lihat rekam jejaknya Pak Harto dalam urusan kemanusiaan patut dipertanyakan," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id.

Tak hanya persoalan HAM, Soeharto juga pernah didaulat sebagai pemimpin negara terkorup di dunia oleh sejumlah lembaga dan media, seperti Transparency International, Bank Dunia, dan PPB di dalam berkas berjudul ”Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative”, hingga majalah Time.

Hal ini dinilai akan merugikan bangsa Indonesia dan bertentangan dengan konteks pemberian gelar pahlawan nasional.

"Dia tidak meninggalkan suri teladan,” ucap Dimas.

Sementara itu, keluarga mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengaku mengapresiasi usulan nama Gus Dur dalam daftar tokoh penerima gelar pahlawan nasional.

Putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid memastikan, pihak keluarga tidak pernah mengusulkan nama Gus Dur masuk ke dalam jajaran pahlawan nasional.

"Keluarga selama ini tidak pernah mengajukan (gelar pahlawan nasional). Kalau ada kelompok masyarakat atau pemerintah yang mengajukan, kami menghargai bentuk penghormatan ini," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Rabu.

(Sumber: Kompas.com/ Firda Janati | Editor: Danu Damarjati).