Eks Presiden Brasil Bolsonaro Harus Pakai Gelang Kaki agar Tak Kabur dari Penyelidikan

RIO DE JANEIRO, KOMPAS.com - Mahkamah Agung Brasil memerintahkan mantan presiden Jair Bolsonaro mengenakan gelang kaki elektronik dan mematuhi jam malam, di tengah penyelidikan kasus dugaan upaya kudeta usai pemilu 2022.

Melansir NPR pada Jumat (18/7/2025), Mahkamah Agung menyebut Bolsonaro sebagai pihak berisiko melarikan diri.

Selain penggunaan gelang kaki elektronik, Bolsonaro juga dilarang bepergian pada akhir pekan, menghubungi diplomat asing, mengunjungi kedutaan, atau menggunakan media sosial.

Baca juga: Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dilarang Berpolitik 8 Tahun, Ajukan Banding

Langkah ini diambil setelah polisi menggeledah rumah serta markas partai Bolsonaro pada Jumat (18/7/2025) pagi waktu setempat dan menemukan uang tunai sekitar 14.000 dollar AS (Rp 228,5 juta).

Bolsonaro mengeklaim uang itu diperoleh secara sah dan membantah memiliki rencana untuk kabur.

Tuduhan kudeta

Jair Bolsonaro yang dikenal sebagai sekutu Donald Trump, dituduh merencanakan kudeta demi mempertahankan kekuasaan setelah kalah dari Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada pemilu 2022.

Di platform Truth Social, Trump menyerukan penghentian kasus terhadap Bolsonaro dan mengancam akan memberlakukan tarif 50 persen terhadap barang-barang Brasil, jika proses hukum berlanjut.

Menanggapi hal itu, Presiden Lula menyebut ancaman Trump sebagai bentuk pemerasan.

“Tidak ada orang asing yang akan memberi perintah kepada presiden ini,” tegas Lula di hadapan pendukungnya.

Ia juga mengungkap rencana Brasil untuk mempertimbangkan tarif balasan terhadap produk-produk Amerika Serikat (AS), termasuk perusahaan teknologi.

Baca juga: Polisi Brasil Geledah Rumah Jair Bolsonaro, Ada Apa?

Ketegangan Brasil dan AS meningkat

Perselisihan hukum ini memicu ketegangan baru antara Brasil dan AS.

Respons publik di Brasil menunjukkan penolakan terhadap campur tangan AS sebagai pihak asing.

Banyak warga Brasil menilai pernyataan Trump sebagai bentuk campur tangan yang berlebihan dalam urusan dalam negeri Brasil.

"Para pengamat AS meremehkan kekuatan nasionalisme Brasil," kata ilmuwan politik Oliver Stuenkel dari Universitas FGV.

Sementara itu, Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes, yang menangani kasus Bolsonaro, kerap menjadi sasaran kritik dari tokoh-tokoh konservatif AS karena upayanya menindak penyebaran disinformasi dan mengawasi media sosial.

Bahkan, Trump Media and Technology Group telah menggugatnya di pengadilan Florida, menuding pelanggaran kebebasan berbicara.

Sementara itu, Eduardo Bolsonaro, putra mantan presiden yang kini berada di Amerika Serikat, diketahui ikut berupaya meyakinkan Trump agar menekan pemerintah Brasil.

Namun, berdasarkan keputusan pengadilan terbaru, Jair Bolsonaro juga dilarang berkomunikasi dengan siapa pun yang menghadapi dakwaan, termasuk putranya sendiri.

Eduardo sempat menyerukan melalui media sosial agar Brasil bertindak sebagai negara demokrasi yang bermartabat, sekaligus mengklaim bahwa keluarganya menjadi korban persekusi politik.

Baca juga: Berbulan-bulan Kabur ke AS, Mantan Presiden Jair Bolsonaro Tiba di Brasil