Respons Arahan Prabowo, Menaker Segera Terbitkan Aturan Soal Outsourcing

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait sistem alih daya atau outsourcing.

Langkah ini menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin sistem outsourcing dihapus.

"Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan resmi, Jumat (2/5/2025).

Baca juga: Apakah Outsourcing Masih Diperlukan? Begini Kata Menaker

Ia menilai pernyataan Prabowo mencerminkan sikap aspiratif Presiden dan perhatian terhadap keresahan buruh Indonesia.

"Saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan tentunya menyambut baik dan akan siap menjalankan arahan atau kebijakan Presiden Prabowo sehubungan dengan outsourcing tersebut," ujarnya.

Menurut Yassierli, alih daya menjadi isu utama yang disuarakan buruh selama hampir dua dekade. Ia menilai praktik outsourcing sering menimbulkan masalah, seperti pengalihan pekerjaan inti, ketidakpastian kerja, upah rendah, hingga sulitnya membentuk serikat.

Yassierli menegaskan seluruh kebijakan ketenagakerjaan harus sesuai norma konstitusi. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak atas pekerjaan dan imbalan yang adil.

Kemnaker juga sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih adil. Penyusunan UU tersebut merupakan amanat Presiden serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023 terkait UU Cipta Kerja.

"Selain itu, Kemenaker juga tengah memproses tindak lanjut atas salah satu amar Putusan MK tersebut yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri tentang alih daya," tambahnya.

Baca juga: Apa Itu Outsourcing dan Mengapa Prabowo Ingin Menghapusnya?

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan sejumlah janji saat menghadiri peringatan Hari Buruh di Monas, Kamis (1/5/2025). Ia menyebut akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang berisi perwakilan organisasi buruh.

Dewan ini ditugaskan mengkaji penghapusan outsourcing.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya, kita kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dengan kebutuhan investor.

“Tapi saudara-saudara, kita juga harus, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama-sama mereka atas usul pimpinan saudara,” lanjutnya.

Prabowo berjanji akan mempertemukan 150 pimpinan buruh dan 150 pengusaha untuk membahas isu outsourcing.

“Kita akan duduk bersama, saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” ucap Prabowo.

Ia juga merespons usulan menjadikan aktivis buruh Marsinah sebagai Pahlawan Nasional.

“Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional,” tegasnya.