Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha: Premanisme "Kepung" Kawasan Industri Strategis Jawa, dari Jabar hingga Jatim

Kompas.com - 30/07/2025, 13:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah kawasan industri yang rawan aktivitas premanisme tersebar di wilayah strategis seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan, daerah industri baru seperti Subang di Jawa Barat juga sudah mulai merasakan dampaknya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan, persoalan ini menjadi salah satu penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

Menurut dia, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga negara secara luas karena menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Kerugian itu bukan terjadi dari segi angka yang dialami oleh para pelaku usaha pada saat yang sudah berjalan. Namun juga kerugian yang dialami negara itu adalah terhambatnya daripada potensi investasi yang sebetulnya akan masuk," ujar Sanny dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (30/7/2025).

Baca juga: Curhat Pengusaha: Industri Manufaktur Paling Terdampak Premanisme, Minta Aparat Beri Atensi

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar. KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar.
Sanny yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) menambahkan, selain Subang, keluhan serupa juga muncul dari pelaku industri di Batam, Kepulauan Riau.

"Bahkan daerah kantong baru seperti Subang yang kemarin juga terkait dengan BYD dan segala macam itu juga terkena dampaknya (premanisme). Sampai ke daerah Kepulauan Riau juga di Batam khususnya. Jadi memang ini sangat mengganggu sekali," jelasnya.

Ia menilai aktivitas premanisme di kawasan industri tidak lepas dari persoalan ketenagakerjaan, terutama menyangkut terbatasnya lapangan kerja dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi memang ada korelasinya, di samping kesigapan dari para aparat keamanan yang masih dibutuhkan," kata Sanny.

Apindo pun mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap praktik-praktik premanisme demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi investor.

Baca juga: Pengusaha Ungkap Kawasan Industri yang Rawan Premanisme, di Mana Saja?

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang



Terkini Lainnya
KKSK: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Terjaga
KKSK: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Terjaga
Ekbis
Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 6,51 Triliun, Laba Bersih Tembus Rp 368 Miliar
Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 6,51 Triliun, Laba Bersih Tembus Rp 368 Miliar
Cuan
IHSG Ditutup Melonjak 1,36 Persen pada 8.275, Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Lagi
IHSG Ditutup Melonjak 1,36 Persen pada 8.275, Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Lagi
Cuan
Perkuat Keamanan Logistik Nasional, IPC TPK Operasikan Alat Pemindai Peti Kemas di Tanjung Priok
Perkuat Keamanan Logistik Nasional, IPC TPK Operasikan Alat Pemindai Peti Kemas di Tanjung Priok
Industri
Inflasi Telur dan Daging Ayam Ras Melonjak, BPS Sebut Karena Permintaan Tinggi untuk Program MBG
Inflasi Telur dan Daging Ayam Ras Melonjak, BPS Sebut Karena Permintaan Tinggi untuk Program MBG
Ekbis
Target Swasembada Beras: Produksi Melonjak dan Tantangan Struktural
Target Swasembada Beras: Produksi Melonjak dan Tantangan Struktural
Ekbis
Menkeu Purbaya Siapkan Tarif Cukai Khusus untuk Tarik Produsen Rokok Ilegal ke Kawasan KIHT
Menkeu Purbaya Siapkan Tarif Cukai Khusus untuk Tarik Produsen Rokok Ilegal ke Kawasan KIHT
Ekbis
Jaga Daya Saing, AISA Luncurkan Kemasan Baru Salah Satu Produk Makanan Ringannya
Jaga Daya Saing, AISA Luncurkan Kemasan Baru Salah Satu Produk Makanan Ringannya
Cuan
Bank Mandiri Siap Salurkan Rp 3,22 Triliun BLTS Kesra 2025 lewat Jaringan Cabang hingga Mandiri Agen
Bank Mandiri Siap Salurkan Rp 3,22 Triliun BLTS Kesra 2025 lewat Jaringan Cabang hingga Mandiri Agen
Keuangan
Pemda Bisa Pinjam ke Pemerintah Pusat, Purbaya: Bunga 0,5 Persen
Pemda Bisa Pinjam ke Pemerintah Pusat, Purbaya: Bunga 0,5 Persen
Ekbis
Danantara: TOBA Sudah Declaire Tak Ikut Proyek Sampah Jadi Listrik
Danantara: TOBA Sudah Declaire Tak Ikut Proyek Sampah Jadi Listrik
Cuan
BEI Bakal Kirim Surat Keberatan ke MSCI soal Metode Penghitungan Free Float Saham
BEI Bakal Kirim Surat Keberatan ke MSCI soal Metode Penghitungan Free Float Saham
Cuan
DJP Bongkar Kasus Pencucian Uang Senilai Rp 58,2 Miliar
DJP Bongkar Kasus Pencucian Uang Senilai Rp 58,2 Miliar
Ekbis
QRIS Kini Bisa untuk Grab, Transaksi Digital Makin Mudah bagi Pengguna Muda
QRIS Kini Bisa untuk Grab, Transaksi Digital Makin Mudah bagi Pengguna Muda
Keuangan
ETF Emas Ditarget Rilis Sebelum Juni, BEI Masih Tunggu Aturan OJK
ETF Emas Ditarget Rilis Sebelum Juni, BEI Masih Tunggu Aturan OJK
Cuan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau