Dana Pemprov Banten di Bank Rp 950 Miliar, Sekda: Tak Ada Pengendapan, Semua Diedarkan

SERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Banten menyebut dana simpanan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di bank tersisa Rp 950 miliar per 21 Oktober 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, membantah adanya dana yang mengendap di perbankan.

"Enggak ada (dana), semua sudah diedarkan dan diputar untuk meningkatkan perekonomian rakyat," kata Deden kepada wartawan.

Menurut Deden, saldo di perbankan bukan pengendapan, tetapi jarak antara uang masuk dengan pembayaran belanja sesuai program yang telah dicanangkan.

Baca juga: Andra Soni Sebut Paradoks Banten: Punya Banyak Pabrik, tetapi Pengangguran Tinggi

"Tapi, ini (dana) pasti terpakai karena kan pembelanjaan kami sudah berdasarkan perhitungan realisasi. Kalau pengendapan itu yang didepositokan di kita, enggak ada," ujar Deden.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti, menambahkan, realisasi pendapatan per 21 Oktober itu 70 persen, sedangkan realisasi belanjanya 60 persen.

Capaian realisasi itu, kata Rina, sudah di atas rata-rata nasional.

"Artinya spare posisi antara realisasi pendapatan dan belanja itu 10 persen, saldonya per 21 Oktober tinggal Rp 950 miliar. Rp 950 miliar itu sangat amat ideal, artinya tidak ada pengendapan," kata dia.

Sisa saldo RKUD dalam bentuk tersebut, lanjut Rina, dipergunakan untuk membiayai proses penyelenggaraan kegiatan program yang sudah disesuaikan dengan anggaran kas yang sudah ditetapkan di awal.

Baca juga: 3 Juta Warga Banten Sudah Jalani CKG, Terbanyak Terkena Hipertensi

"Sekarang gaji, nih, bentar lagi berarti saya keluarkan Rp 100 sekian miliar sesuai dengan pengajuan. Enggak mungkin dinolkan," tandas Rina.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti fenomena meningkatnya dana milik pemerintah daerah (pemda) yang belum terserap dan masih mengendap di perbankan.

Jumlahnya mencapai Rp 234 triliun, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per akhir September 2025.

Menurut Purbaya, kondisi ini menunjukkan masih lambatnya realisasi belanja daerah meski pemerintah pusat telah menyalurkan dana dengan cepat.