Purbaya Telusuri Tunggakan Kementerian Hampir Rp 400 Miliar ke Pelaku Usaha

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha di sektor meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event, dan multievent yang nilainya hampir Rp 400 miliar yang belum selesai selama lebih dari empat tahun.

Purbaya menyatakan pemerintah akan memeriksa kembali posisi penanganan masalah tersebut untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

"Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga,” ujarnya, seperti yang dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).

Baca juga: Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2026 Usai Dapat Suntikan Dana Rp 20 Triliun

“Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan," lanjutnya.

Purbaya menegaskan akan berupaya menyelesaikan tunggakan tersebut.

“Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan,” tambahnya.

Sebelumnya, para pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan pembayaran pagelaran pemerintah yang belum dibayarkan.

Baca juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Tidak Terlibat dalam Restrukturisasi Utang KCJB: Saya Enggak Ikut

Kegiatan yang sudah selesai, seperti PON XX Papua 2021, hingga kini belum dibayarkan.

Hal ini berdampak pada iklim usaha yang tidak kondusif.

Ketua Umum DPP INCCA, Iqbal Alan Abdullah, menyebut terdapat Rp 340 miliar utang PON Papua yang belum dibayarkan kepada pelaku usaha, yang mayoritas usaha kecil dan menengah, mulai dari katering, kontraktor pameran, transportasi, hingga penyelenggaraan acara pembukaan dan penutupan.

"Itu belum termasuk utang Perpanas XVII Tahun 2021 di Papua senilai Rp 58 miliar, sehingga total hampir Rp 400 miliar," ujarnya.

Iqbal menekankan keterlambatan pembayaran proyek kementerian berdampak serius pada keberlangsungan usaha anggota mereka yang mayoritas mengandalkan arus kas jangka pendek.

Baca juga: Wali Kota Banjarbaru Bantah Purbaya Soal Dana Rp 5,1 Triliun Mengendap di Bank

Ia berharap Kementerian Keuangan segera menindaklanjuti pelunasan kewajiban kepada para vendor.

"Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda bisnis secara nasional juga bisa berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja," ujarnya.

Lebih lanjut, Iqbal menuturkan INCCA dan Asita berharap pemerintah dapat mendorong pembayaran kepada pemenang tender kegiatan MICE, event, dan multievent pemerintahan secara bertahap, termasuk uang muka, bukan 100 persen setelah kegiatan selesai.

Ia mencontohkan praktik di Singapura dan Australia, di mana pemerintah memberikan jaminan invoice atau SPK sebesar 50-60 persen untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan event.

"Kami juga berharap pemerintah bisa memberikan kemudahan kredit perbankan bagi pelaku usaha yang menang tender kegiatan atau event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD," imbuh Iqbal.

Baca juga: Menkeu Purbaya Kritik Pengendapan Dana APBD di Rekening Giro, Pemda Dituding Rugi