Presiden Korsel Didesak Mundur Buntut Darurat Militer, Buruh dan Oposisi Keluarkan Ancaman

SEOUL, KOMPAS.com - Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak.

Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juga pekerja.

KCTU pada Rabu (4/12/2024) mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer.

Baca juga: Kenapa Korea Selatan Umumkan Darurat Militer?

“Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol,” kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagiamana dilaporkan Kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri.

“Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat,” tambah serikat pekerja tersebut.

KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik.

Desakan dari oposisi

Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan.

Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya.

Ia pun menyerukan agar presiden Korea Selatan segera mundur.

Baca juga: Darurat Militer Korsel Dibatalkan, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Yoon Suk Yeol

Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa (3/12/2024), sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak.

Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. 

Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur.

“Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur," kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN.

Ancaman pemakzulan

Terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri.

Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan.

Baca juga: Presiden Korea Selatan Nyatakan Akan Cabut Darurat Militer, Hanya Beberapa Jam Berlaku

"Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela," kata Partai Demokrat.