Trump Ingin Ganti Nama Kemenhan jadi Kementerian Perang, Tak Mau Cuma Bertahan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (25/8/2025) mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang.

Perubahan nama tersebut akan diterapkan dalam beberapa hari mendatang, sebagaimana dilansir Politico.

Trump menuturkan, kementerian yang bermarkas di Gedung Pentagon tersebut dianggap lebih agresif jika memiliki nama Kementerian Perang.

Baca juga: Tolak Dibredel, Jurnalis Indonesia Pimpin VOA Gugat Pemerintahan Trump

"Ketika kita memenangi Perang Dunia I, Perang Dunia II, namanya adalah Kementerian Perang. Dan bagi saya, memang begitulah adanya," kata Trump dalam konferensi pers bersama Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

"Semua orang senang bahwa kita memiliki sejarah kemenangan yang luar biasa ketika namanya masih Kementerian Perang. Kemudian kita mengubahnya menjadi Kementerian Pertahanan," lanjut Trump.

Kementerian Perang AS berdiri sejak 1789 hingga 1947. Ketika Presiden AS Harry Truman menjabat, dia memutuskan untuk mengganti namanya sebagai Kementerian Pertahanan.

Truman juga memisahkan Angkatan Darat dan Angkatan Udara, serta menggabungkannya dengan Angkatan Laut yang sebelumnya independen.

Perubahan nama dilakukan agar menteri yang bersangkutan memiliki kewenangan yang lebih terpusat atas cabang militer yang terpisah, terutama Angkatan Laut, yang kala itu memiliki otonomi besar hingga akhir Perang Dunia II.

Baca juga: Khawatir Dicecar Seperti Zelensky, Presiden Korsel Justru Disanjung Trump

Sinyal dari Trump

Trump dalam beberapa pekan terakhir sudah menyinggung isu perubahan nama itu. Pada pertemuan NATO pada Juni, dia sempat menyebut Menteri Pertahanan Pete Hegseth sebagai Menteri Perang.

"Jika Anda melihat gedung tua di sebelah Gedung Putih, Anda bisa melihat di mana dulunya itu adalah menteri perang. Lalu kita menjadi benar secara politik dan mereka menyebutnya Menteri Pertahanan," ujar Trump.

Trump menegaskan bahwa dia tidak ingin militer AS sekadar bertahan. "Kami juga ingin menyerang," jelas Trump di Ruang Oval.

Meski Trump mengisyaratkan perubahan nama sudah dekat, perubahan nama tetap memerlukan persetujuan Kongres AS. 

Baca juga: Trump Ingin Bertemu Kim Jong Un Tahun Ini, Ada Apa?

Hal ini karena Kementerian Pertahanan didirikan melalui undang-undang yang sudah berlaku puluhan tahun.

Kementerian Pertahanan sendiri tidak memberikan komentar terkait perubahan nama tersebut. 

Namun, Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Anna Kelly menegaskan bahwa fokus Trump adalah mengutamakan pejuang perang di Pentagon.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga ikut menyinggung isu ini. 

Pada Maret lalu, ia sempat menanyakan kepada pengikutnya di akun X apakah mereka lebih memilih nama Kementerian Pertahanan atau Kementerian Perang.

"Mayoritas memilih yang kedua," tutur Hegseth.

Baca juga: Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook atas Dugaan Hipotek Palsu