Australia-Papua Nugini Teken Perjanjian Pukpuk, Begini Respons Indonesia

Penulis: Hellena Souisa/ABC News Indonesia

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menanggapi perjanjian pertahanan penting antara Australia dan Papua Nugini bernama Pukpuk dengan menyatakan bahwa pihaknya mengharapkan kedua negara untuk menjunjung tinggi kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.

Dalam tanggapan pertama Indonesia terhadap perjanjian yang ditandatangani di Canberra, Senin (6/10/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Vahd Nabyl mengatakan kepada ABC bahwa pihaknya memperhatikan dengan saksama penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara tetangga ini.

Perjanjian Pukpuk yang bersejarah ini menandai aliansi baru pertama Australia dalam lebih dari 70 tahun, dan bersama Papua Nugini, berkomitmen untuk menghadapi bahaya bersama, sesuai dengan proses konstitusional masing-masing.

Baca juga: Australia-Papua Nugini Akan Teken Perjanjian Pertahanan, Saling Bela Jika Diserang

Ini memunculkan pertanyaan tentang konflik dan ketegangan yang berkelanjutan di Papua.

Dalam beberapa tahun terakhir, desakan dari gerakan Papua merdeka di Indonesia semakin intensif, bahkan seringkali memakan korban jiwa, dengan perbatasan Indonesia-Papua Nugini menjadi titik fokus dalam konflik tersebut.

Banyak warga Papua yang terusir mencari perlindungan ke Papua Nugini, karena Indonesia memperketat kontrol diperbatasan dan mengerahkan pasukan dalam upaya untuk meredam gerakan separatis.

Sebagai negara yang memiliki perbatasan darat langsung dengan Papua Nugini, Nabyl menyebut Indonesia selama ini mempunyai hubungan kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dengan Papua Nugini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sepanjang perbatasan kedua negara.

Baca juga: Papua Nugini Izinkan Australia Rekrut Warganya Jadi Tentara

"Indonesia juga mencatat komitmen Australia dan Papua Nugini untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara tetangga sebagaimana yang ditegaskan dalam treaty (perjanjian) tersebut," ujar Nabyl.

Menurut Nabyl, Indonesia juga memiliki mekanisme dialog bilateral di level yang paling tinggi, yakni Annual Leaders Dialogue.

"Ini membahas isu-isu bilateral, termasuk isu-isu keamanan bersama, baik keamanan yang tradisional maupun yang non-tradisional," papar Nabyl.

"Sebagai catatan, Papua Nugini juga dalam berbagai kesempatan senantiasa menegaskan penghormatannya terhadap kedaulatan dan integritas negara Indonesia," tambahnya.

Baca juga: Abadikan 50 Tahun Persahabatan, Indonesia Persembahkan Patung untuk Papua Nugini

Perbatasan menjadi fokus perhatian

Natalie Sambhi, pakar militer dari Verve Research, mengatakan kepada ABC kalau dia yakin pemerintah Indonesia dan Papua Nugini akan berupaya meminimalkan ketegangan yang disebabkan oleh pejuang Papua merdeka yang bergerak melintasi perbatasan.

"Kecuali jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat yang dapat memicu sentimen anti-Indonesia di antara masyarakat perbatasan, status quo akan tetap berlaku," ujarnya.

Jika terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu negara, perjanjian pertahanan yang baru mewajibkan kedua negara untuk menghadapi bahaya bersama, yang menurut Sambhi membuka peluang interpretasi.