Dedi Mulyadi Cek ke BI dan Kemendagri Pastikan Dana Tak Mengendap di Bank, Ancam Copot Pejabat yang Bohong

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah menyoroti polemik terkait dugaan dana sebesar Rp 4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang disebut mengendap di bank.

Isu ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan data yang memunculkan tanda tanya besar soal pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Dedi mengaku telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebenaran data tersebut. Ia menegaskan bahwa transparansi dan kejujuran menjadi prinsip utama dalam penelusuran ini.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tantang Buktikan Dana APBD Jabar Mengendap di Bank, Purbaya: Periksa Saja Sendiri

Dedi mengatakan, langkah pertama yang diambil adalah memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ia ingin memastikan apakah data yang selama ini dilaporkan benar adanya atau justru terdapat manipulasi informasi.

"Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong," ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Rabu (22/10/2025).

Selain itu, Dedi juga menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencocokkan data.

Baca juga: Gara-gara Dana APBD Tersimpan di Bank, Purbaya dan Dedi Mulyadi Saling Bantah Data

Tidak berhenti di situ, ia akan berkoordinasi langsung dengan Bank Indonesia (BI) untuk menelusuri sumber data yang menjadi polemik tersebut.

"Yang ketiga, hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut," tambahnya.

Dedi memastikan seluruh proses verifikasi data dilakukan secara transparan agar publik dapat mengetahui informasi yang benar.

Baca juga: Beda Purbaya dan Dedi Mulyadi soal Dana Pemprov Jabar Mengendap Rp 4,1 Triliun di Bank

Apa Sanksi bagi Pejabat yang Berbohong?

Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan memberikan sanksi tegas bagi pejabat yang terbukti berbohong atau menyembunyikan data terkait keuangan daerah.

Ia menegaskan ancaman pencopotan jabatan berlaku bagi siapa pun, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah.

"Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, saya tidak akan segan-segan berhentikan pejabat itu," tegasnya.

Baca juga: Kala Dedi Mulyadi Tantang Balik Purbaya Buka Data Dana APBD yang Mengendap di Bank

Benarkah Dana APBD Jabar Mengendap di Bank?

Sebelumnya, Dedi membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut dana APBD Jawa Barat sebesar Rp 4,17 triliun mengendap di bank.

Ia menyebut jumlah dana milik Pemprov Jabar yang tersimpan di bank hanya sekitar Rp 2,4 triliun.