KOMPAS.com - Pada 26 Januari 2025, Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menolak tegas penerbangan deportasi migran dari Amerika Serikat yang ingin memasuki Kolombia.
Melalui pernyataan di platform X, Petro menegaskan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap migran.
Ia menjelaskan, Amerika Serikat tidak seharusnya memperlakukan migran Kolombia sebagai penjahat dan melarang kedatangan pesawat yang membawa mereka.
Baca juga: Donald Trump Ingin Kirim Pengungsi Gaza ke Indonesia, Begini Respons Media Internasional
Petro menyatakan, penerimaan migran akan dilakukan setelah Washington menerapkan protokol yang menjamin perlakuan bermartabat bagi para migran tersebut.
Ia menekankan, tindakan menghormati hak-hak migran adalah hal yang tidak bisa ditawar.
"Kami akan menerima penerbangan sipil AS yang membawa migran deportasi, asalkan mereka tidak diperlakukan layaknya penjahat," tegasnya.
Dalam konteks ini, Petro mengungkapkan penolakannya terhadap kedatangan pesawat militer AS yang membawa migran Kolombia. Namun ia tidak merinci detail penolakan tersebut.
Baca juga: Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pelantikan Donald Trump di AS
Pernyataan penolakan dari Petro terjadi sehari setelah Brasil juga mengungkapkan kemarahan terhadap kebijakan baru pemerintahan AS di bawah Donald Trump.
Brasil menilai, pemerintah AS mengabaikan hak-hak dasar warganya yang dideportasi, di mana para migran Brasil dilaporkan diborgol selama penerbangan. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Sebagai respons terhadap penolakan Petro, Donald Trump memerintahkan penerapan tarif dan sanksi luas terhadap Kolombia.
Langkah ini ditujukan sebagai hukuman bagi Petro, salah satu pengkritik kebijakan pemerintah AS di kawasan Amerika Latin.
Meski mendapatkan tekanan, Petro yang memiliki kecenderungan politik kiri, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur.
Ia merencanakan untuk mengenakan tarif impor sebesar 25 persen pada produk AS sebagai langkah balasan.
Trump juga mengancam akan meningkatkan tarif tersebut menjadi 50 persen dalam waktu seminggu.
Ketidakpastian mengenai kapan tarif ini akan diterapkan menjadi perhatian, mengingat Kolombia memiliki sejarah sebagai sekutu dekat Amerika Serikat di kawasan tersebut melalui perjanjian perdagangan bebas.
Di platform Truth Social, Trump menegaskan, langkah-langkah ini adalah bagian dari tindakan untuk menegakkan kewajiban hukum terkait pemulangan migran yang terpaksa masuk ke AS.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan, kedutaan besar AS di Bogota telah menghentikan semua penerbitan visa, menambah ketegangan dalam hubungan antara kedua negara.
Dalam konteks ini, situasi politik dan diplomasi antara Kolombia dan Amerika Serikat tampak semakin rumit, menimbulkan pertanyaan mengenai dampak yang akan ditimbulkan bagi migran, hubungan bilateral, serta dampak ekonomi akibat tarif yang dipertimbangkan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Kolombia Tolak Deportasi Migran AS, Trump Balas Berlakukan Tarif dan Sanksi"
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang