Warga Rusun Keluhkan Tarif Air Disamakan dengan Mal dan Hotel Mewah

JAKARTA, KOMPAS.com – Warga rumah susun (rusun) di Jakarta mengeluhkan tarif air bersih yang disamakan dengan tarif pelanggan komersial, seperti mal, perkantoran, bahkan industri besar.

Menurut mereka, keputusan PAM Jaya ini dinilai sangat tidak adil, mengingat fungsi utama rumah susun adalah sebagai hunian bagi masyarakat.

Polemik ini berakar dari Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 yang menggolongkan rumah susun sebagai pelanggan Kelompok III, setara dengan pusat bisnis dan industri.

Baca juga: Ratusan Pipa Tiba di Adonara NTT, Kebutuhan Air Bersih Warga Akan Terpenuhi

Dampaknya, warga harus membayar tarif air sebesar Rp 21.550 per meter kubik. Angka ini jauh lebih mahal dibandingkan tarif untuk rumah tangga menengah dan apartemen mewah, yang hanya dikenakan biaya sekitar Rp 17.500 per meter kubik.

Keluhan warga ini menarik perhatian serius Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran, yang langsung turun ke lapangan.

Dalam kunjungannya ke Kalibata City, Azran menilai penggolongan ini sebagai kekeliruan fatal.

"Saya tidak tahu bagaimana penilaian PAM Jaya sehingga rumah susun bisa dimasukkan ke dalam Kelompok III. Ini hunian, bukan industri," tegas Azran, Kamis (4/9/2025).

Tak Kunjung Didengar

Selama ini, warga rusun yang tergabung dalam Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) telah berulang kali mengirimkan surat protes dan bahkan menggelar unjuk rasa. Namun, hingga kini tuntutan mereka belum mendapat tanggapan dari pihak terkait.

Baca juga: 386 Pipa Air Bersih Dikirim dari Surabaya ke Adonara NTT, Pakai Kapal TNI AL

Ketua PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka, mengungkapkan kesulitan untuk sekadar bertemu Gubernur Pramono Anung.

"Kami hanya ingin menyampaikan langsung apa yang kami rasakan, tapi selalu gagal," keluhnya.

Senada, Sekretaris Umum P3RSI, Nyoman Sumayasa, menambahkan bahwa puluhan laporan telah dilayangkan ke Balai Kota, namun tidak ada satu pun yang ditanggapi.

Berharap Solusi Adil

Melihat kebuntuan ini, Senator Achmad Azran menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Ia berjanji akan mengundang Gubernur Jakarta dan perwakilan warga rusun untuk mencari solusi terbaik.

Baca juga: 28 Juta Warga Indonesia Alami Kesulitan Mengakses Air Bersih

"Saya akan bantu warga untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Mereka berhak atas air bersih sebagai warga, bukan sebagai pelanggan industri," ujarnya.

Azran menargetkan RDP tersebut dapat terlaksana dalam satu minggu ke depan. Harapan besar kini berada di pundaknya, untuk menjembatani komunikasi antara warga yang merasa terbebani dan pembuat kebijakan.

Semua pihak berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.