BANDUNG, KOMPAS.com - Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kabupaten Bandung (Gemma) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung, Rabu (3/9/2025).
Massa mulai berdatangan sejak pukul 15.00 WIB hingga 16.30 WIB. Mereka membawa berbagai tulisan bernada sindiran untuk pejabat daerah maupun aparat kepolisian. Aksi juga diwarnai dengan pembakaran ban dan teaterikal tabur bunga sebagai simbol berkabung atas korban meninggal dalam gelombang aksi di berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025.
Koordinator aksi, Yogi Noviantara, menyebut unjuk rasa ini merupakan bentuk solidaritas atas meninggalnya sembilan orang selama aksi massa pada 28-31 Agustus 2025, termasuk Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas mobil rantis Brimob.
Baca juga: DPRD Bandung Barat Bungkam soal Tunjangan, Pengamat: Publik Berhak Tahu
“Nah, kita menjalankan aksi solidaritas di Kabupaten Bandung supaya apa, Supaya hari ini Kabupaten Bandung merasakan dampak situasi hari ini negara tidak baik-baik saja. Begitupun Kabupaten Bandung,” kata Yogi usai aksi.
Yogi menegaskan, teaterikal tabur bunga adalah simbol protes terhadap tindakan represif aparat.
“Bukan tidak mungkin kita semuanya itu jadi korban aparat selanjutnya. Sembilan orang itu adalah nyawa, manusia. Bukan batang kayu atau apapun yang tidak bernyawa. Tapi mereka adalah saudara kita, kawan kita, korban dari apa yang disebut dengan pengayom masyarakat,” ujarnya.
Selain isu nasional, massa juga menyoroti kondisi lokal. Yogi menilai kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna minim kontrol oposisi.
Baca juga: Polda Jabar Telusuri Dugaan Aliran Dana dan Aktor di Balik Ricuh Demo di Bandung
“Kita juga membawa keresahan-keresahan di Kabupaten Bandung. Kita rasa Kabupaten Bandung baik-baik saja. Tidak ada kontrol, tidak ada penyeimbang, tidak ada lawan. Maka kita datang ke sini untuk menjadi kontrol, penyeimbang dan menjadi lawan,” ucapnya.
Dalam aksinya, massa menyampaikan 15 tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing dan upah murah, penghentian penggusuran paksa, penolakan izin pertambangan ekstraktif, hingga desakan audit lingkungan transparan.
Mereka juga menuntut kenaikan gaji guru honorer, penolakan pipanisasi air Tirta Raharja di Kecamatan Pacet, penyelesaian masalah sampah, serta penolakan represifitas aparat dan pembebasan massa aksi yang ditahan pada 28-31 Agustus 2025.
Sejak siang, Kantor Pemda Kabupaten Bandung dijaga ketat aparat. Water barrier dipasang di depan gerbang kantor DPRD dan Pemda Kabupaten Bandung untuk mengantisipasi kericuhan.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini