Presiden BEM Unisba Enggan Hadiri Pertemuan dengan Dedi Mulyadi: Ada Unsur Politis

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Bandung (Unisba) tidak menghadiri pertemuan dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi di Gedung Sate usai terjadi gelombang unjuk rasa.

Dalam pertemuan pada Rabu (3/9/2025) siang tersebut, sejumlah mahasiswa yang lain hadir dan berdialog langsung dengan Dedi Mulyadi dan anggota DPRD Jabar di Halaman Gedung Sate, lalu dialog dilanjutkan di dalam.

Baca juga: KM ITB Tegaskan Tak Hadir di Pertemuan dengan Dedi Mulyadi: Dari Awal, Kami Menolak!

Presiden BEM Unisba, Kamal Rahmatullah mengatakan, anggotanya tidak menghadiri pertemuan tersebut karena telah melalui beberapa pertimbangan di antaranya agenda itu terkesan eksklusif dan tidak melibatkan elemen masyarakat.

"Terus sebenarnya kan satu tujuan ya, membawa naskah kajian ke DPRD. Cuma di undangannya sedikit kompleks karena itu undangan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), fasilitasi gubernur dan dipertemukan oleh DPRD," ujar Kamal, Jumat (5/9/2025).

Baca juga: BEM Undip Kecam Intimidasi Polisi: Mahasiswa Hanya Menonton Ikut Ditangkap

Atas hal tersebut, dia mempertanyakan langkah DPRD Jabar yang tidak mengundang langsung semua BEM di Jawa Barat usai gejolak aksi unjuk rasa yang digelar beberapa hari terakhir ini.

"Pertanyaannya apakah DPRD tidak bisa secara langsung mengundang kepada seluruh elemen masyarakat ataupun aliansi BEM seluruh Jawa Barat, sebetulnya kan bisa. Makanya kami pun menilai ada unsur politis di dalamnya," kata Kamal.

Meski tidak hadir dalam agenda tersebut, pihaknya akan tetap mengawal semua kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat agar nanti benar-benar didengar oleh pemerintah pusat, DPRD maupun DPR RI.

"Terkait langkah ke depan kami bakal terus mengawal terkait kebijakan dan aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan juga kami bakal terus melaksanakan konsolidasi," ucapnya.

Baca juga: Gelar Aksi 1.000 Lilin, BEM Amikom Tuntut Usut Tuntas Kematian Rheza Sendy Pratama

Selain itu, pihaknya juga akan mengawal tuntutan 17+8 yang sudah masuk deadline untuk dipenuhi oleh DPR RI pada 5 September 2025 ini.

"Tuntutan 17+8 kan hari ini (deadline) ya. Saya kira hari ini kami sedang memantau respons dari pemerintah seperti apa. Lalu di Unisba pun ada mimbar bebas untuk kita mengadakan konsolidasi," kata Kamal.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tak Hadiri Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD di Gedung Sate, BEM Unisba Menilai Ada Unsur Politis.