Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IS2P Serukan Hentikan Kekerasan dan Selamatkan Masa Depan Indonesia

Kompas.com - 01/09/2025, 20:30 WIB
Bambang P. Jatmiko

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com – The Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi konflik di sejumlah kota besar di Indonesia.

Demonstrasi yang semula berlangsung damai berubah menjadi bentrokan terbuka, menimbulkan kerusakan fasilitas umum hingga korban jiwa.

Ketua IS2P, Satrio Dwi Prakoso, menilai kondisi ini menandakan Indonesia berada di titik kritis.

Baca juga: Prabowo Teken Pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh

 

“Jika tidak segera dipulihkan, dampaknya akan sangat merugikan bangsa dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (1/9/2025).

Menurut IS2P, konflik yang dipicu oleh ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, dan minimnya transparansi pemerintah telah memicu krisis kepercayaan publik.

Situasi ini juga dinilai berpotensi menggerus legitimasi lembaga negara, memperlemah posisi Indonesia di dunia internasional, bahkan memicu fragmentasi sosial dan politik.

Melihat kondisi tersebut, IS2P menyerukan enam langkah yang perlu segera diambil pemerintah dan pemangku kepentingan.

Pertama, menghentikan segala bentuk kekerasan dan provokasi yang melanggar hak asasi manusia. Kedua, memperkuat komunikasi publik yang transparan. Ketiga, membuka ruang dialog inklusif dan partisipatif tanpa intimidasi.

Langkah berikutnya adalah menegakkan keadilan sosial dan hukum tanpa pandang bulu, meningkatkan kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara transparan, serta menjaga komitmen pada program keberlanjutan dan aksi iklim.

Baca juga: Patroli Skala Besar TNI-Polri Digelar untuk Jaga Keamanan Pasca Kerusuhan

“Indonesia berada di persimpangan sejarah: memilih perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan, atau terjerumus dalam krisis berkepanjangan. Mari pulihkan kepercayaan, bangun masa depan, dan pastikan Indonesia tetap adil, kokoh, dan lestari,” tulis IS2P dalam pernyataannya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Industri Semen Tekan Emisi 21 Persen, Bidik Semen Hijau Nol Karbon 2050
Industri Semen Tekan Emisi 21 Persen, Bidik Semen Hijau Nol Karbon 2050
Swasta
Inquirer ESG Edge Awards 2025: Apresiasi Perusahaan hingga UMKM yang Bawa Dampak Nyata
Inquirer ESG Edge Awards 2025: Apresiasi Perusahaan hingga UMKM yang Bawa Dampak Nyata
Swasta
Tangkap dan Simpan Emisi CO2 di Bawah Tanah? Riset Ungkap Cuma Bisa Dilakukan 200 Tahun
Tangkap dan Simpan Emisi CO2 di Bawah Tanah? Riset Ungkap Cuma Bisa Dilakukan 200 Tahun
LSM/Figur
Serangga Menghilang Cepat, Bahkan di Ekosistem Alami yang Tak Tersentuh
Serangga Menghilang Cepat, Bahkan di Ekosistem Alami yang Tak Tersentuh
Pemerintah
Masa Depan Pedesaan Lebih Terjamin Berkat Hutan dan Kearifan Lokal
Masa Depan Pedesaan Lebih Terjamin Berkat Hutan dan Kearifan Lokal
Pemerintah
Pencemaran Sungai Jakarta, UMKM Diminta Segera Urus NIB dan SPPL
Pencemaran Sungai Jakarta, UMKM Diminta Segera Urus NIB dan SPPL
Pemerintah
Hari Kelebihan Sampah Plastik 2025: Dunia Gagal Kelola Sepertiga Produksi
Hari Kelebihan Sampah Plastik 2025: Dunia Gagal Kelola Sepertiga Produksi
LSM/Figur
Anggaran Naik, KLH Bakal Fokus Atasi Sampah dan Iklim
Anggaran Naik, KLH Bakal Fokus Atasi Sampah dan Iklim
Pemerintah
Sungai Jakarta 'Cemar Berat', Limbah Domestik Sumber Utamanya
Sungai Jakarta "Cemar Berat", Limbah Domestik Sumber Utamanya
LSM/Figur
TNUK Tegaskan, JRSCA Bukan Habitat Buatan bagi Badak Jawa
TNUK Tegaskan, JRSCA Bukan Habitat Buatan bagi Badak Jawa
Pemerintah
Peta Kawasan HCV Dibuat, Atasi Masalah Fragmentasi Habitat Satwa
Peta Kawasan HCV Dibuat, Atasi Masalah Fragmentasi Habitat Satwa
LSM/Figur
KLH Dapat Anggaran Rp 1,3 T untuk Belanja Pegawai hingga Pengelolaan Sampah
KLH Dapat Anggaran Rp 1,3 T untuk Belanja Pegawai hingga Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peneliti: Penghitungan Karbon Secara Mandiri oleh Perusahaan Tak Akurat
Peneliti: Penghitungan Karbon Secara Mandiri oleh Perusahaan Tak Akurat
LSM/Figur
PBB: Karhutla akibat Perubahan Iklim Sumbang Polusi Udara pada 2024
PBB: Karhutla akibat Perubahan Iklim Sumbang Polusi Udara pada 2024
Pemerintah
Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Bakal Dilanda Hujan
Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Bakal Dilanda Hujan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau