85 Persen Publik Ingin Perusahaan Desak Pemerintah Ambil Tindakan Iklim

KOMPAS.com - Penelitian terbaru mengungkapkan mayoritas masyarakat menginginkan perusahaan untuk mengambil tindakan dan mengisi kekosongan penanganan perubahan iklim yang ditinggalkan oleh beberapa pemerintah di seluruh dunia.

Data baru dari mitra data Trellis, GlobeScan, menunjukkan bahwa 85 persen orang di seluruh dunia percaya bahwa perusahaan besar harus secara aktif mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih kuat terkait iklim.

Meskipun persentase responden yang sangat setuju sedikit menurun selama beberapa tahun terakhir, masyarakat berharap bisnis memimpin upaya advokasi iklim.

Baca juga: Komitmen Perusahaan Besar, Mulai Beralih pada Beton Ramah Lingkungan

Sementara itu, dikutip dari Trellis, Jumat (26/9/2025) hanya 15 persen responden yang menyatakan ketidaksetujuan, ini memperjelas dukungan publik yang berkelanjutan bagi kepemimpinan perusahaan dalam isu iklim.

Dukungan terhadap perusahaan untuk mendesak pemerintah ini sangat kuat terutama di negara berkembang, salah satunya Indonesia (92 persen) di mana masyarakat memandang dunia usaha sebagai penggerak kemajuan.

Sementara dukungan kuat lain juga muncul di Kenya (94 persen), Nigeria (94 persen), serta Vietnam (93 persen).

Sementara negara-negara dengan kebijakan iklim yang sensitif secara politis seperti Jerman (70 persen) dan Belanda (72 persen) juga mendukung keterlibatan perusahaan.

Sedangkan di AS, di mana terdapat penolakan yang signifikan terhadap aktivitas iklim perusahaan, sebanyak 78 persen masyarakat mengharapkan perusahaan mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan iklim.

Baca juga: Riset: Mayoritas Perusahaan Bangun Proyek Baru di Lokasi yang Rentan Bencana Iklim

Temuan dari laporan baru ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menyambut baik advokasi iklim dari korporasi, mereka menuntutnya.

Kondisi ini menawarkan peluang strategis bagi perusahaan untuk menjadi pemimpin yang tindakannya melampaui program keberlanjutan internal. Melalui advokasi, mereka dapat membangun legitimasi dan kepercayaan, khususnya di daerah yang paling parah terkena dampak perubahan iklim.

Sebaliknya, sikap bungkam atau netral dapat diartikan sebagai ketidakpedulian. Dengan semakin dekatnya Climate Week NYC dan COP 30, perusahaan-perusahaan memiliki mandat yang tegas untuk memanfaatkan pengaruh mereka dalam membentuk kebijakan dan mempercepat tindakan iklim.

Baca juga: Riset: Mayoritas Perusahaan Bangun Proyek Baru di Lokasi yang Rentan Bencana Iklim