Demo 4 September di DPR, Aliansi BEM SI Tabur Bunga dan Nyalakan Lilin untuk Korban Tewas Dalam Aksi

8. Andika Lutfi Falah di Jakarta

9. Iko Juliarto Junior di Semarang

Aksi yang hari ini digelar Aliansi BEM SI bertajuk “#SelamatkanIndonesia”.

Aksi damai ini berfokus menyuarakan kembali “17+8 Tuntutan Rakyat” yang sudah disampaikan pada pertemuan mahasiswa dengan pimpinan DPR kemarin, Rabu (3/9/2025).

Baca juga: DPRD DKI: Tunjangan Anggota Dewan Akan Disesuaikan dengan PAD Jakarta

Tuntutan ini merupakan bentuk rangkuman dari kritik masyarakat yang ramai disuarakan di media sosial dan di lapangan.

Selain itu, tuntutan ini lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.

Kemudian, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.

Terbaru, tuntutan demo para buruh di aksi demo 28 Agustus 2025 juga ditambahkan, bersamaan dengan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025.

Untuk Presiden Prabowo

- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.

- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk Polri

- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.

- Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.

- Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Baca juga: Massa Demo di DPR Kompak Bacakan Naskah Kekecewaan, Ini Isinya

Untuk Ketua Umum Partai Politik

- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.

- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.

- Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR

- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.