JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan nilai kerusakan dari peristiwa Agustus 2025 sekitar Rp900 miliar.
“Ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi, kurang lebih Rp900 sampai Rp950 miliar total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, perhitungan ini dilakukan dari kerusakan aset negara yang tersebar di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota.
AHY menyebut kerusakan paling besar terjadi di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo.
“Ya, termasuk tentunya Jakarta, kemudian juga di Makassar, di Bandung, kemudian di Surabaya, Solo, dan beberapa lagi yang lain,” ucapnya.
Terkait pendanaan perbaikan kerusakan itu, nantinya akan menggunakan APBN.
AHY mengatakan, alokasi anggarannya akan menggunakan dana darurat yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Semua itu anggaran pusat, 950 itu," tutur AHY.
"Selebihnya tentunya pemerintah daerah, termasuk misalnya Transjakarta, itu sudah punya langkah-langkah yang diambil secara cepat juga agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala," jelas dia.
Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia, membawa beragam tuntutan.
Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
Kerusuhan terjadi. Ada pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Di Yogyakarta, mahasiswa Amikom, Rheza Sendy Pratama, meninggal dunia pada 31 Agustus 2025.
Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Ada tiga orang tewas di peristiwa itu.