Warga Kritik Gaji DPR Rp65 Juta: Apakah Setimpal dengan Kinerja?

JAKARTA, KOMPAS.com – Kritik terhadap gaji anggota DPR RI, sebesar Rp 65 juta per bulan terus berdatangan dari masyarakat, meski lembaga legislatif itu telah menghentikan tunjangan perumahan.

Publik menilai, kinerja DPR tak sebanding dengan penghasilan yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Gaji Dinilai Terlalu Tinggi

Hasna (27), warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, menilai gaji anggota DPR seharusnya tidak jauh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS).

Menurutnya, angka Rp 65 juta terlalu tinggi dan justru membuat DPR kehilangan empati pada masyarakat.

“Masih ketinggian, harusnya samain saja kayak PNS Jakarta di posisi perencana, around Rp 20 juta lah, itu masih masuk akal,” ujar Hasna, Sabtu (6/9/2025).

Baca juga: Gaji Tinggi Anggota DPR Dipersoalkan, Warga Soroti Kinerja yang Tak Seimbang

Senada dengan Hasna, Fitroh (24), warga Bandung, Jawa Barat, menilai kesenjangan gaji DPR dengan upah minimum regional (UMR) masyarakat terlalu jauh.

“Kesenjangan gaji yang besar antara DPR dengan UMR pekerja ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di masyarakat,” katanya.

Kinerja Dinilai Belum Terasa

Sementara itu, Dhela (26), warga Bandung lainnya, menilai gaji besar hanya bisa diterima bila kinerja DPR benar-benar terasa manfaatnya bagi publik.

“Dengan tanggung jawab DPR yang menyangkut kehidupan orang banyak, angka Rp 65 juta sebenarnya bisa dianggap layak asal kerja mereka benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat,” ujar Dhela.

Baca juga: Gaji Bersih DPR Senilai Rp 65 Juta, Warga: Memprihatinkan

Namun, ia menegaskan kinerja DPR saat ini belum mencerminkan tanggung jawab tersebut.

“Sayangnya, publik yang seharusnya merasakan feedback dari kerja DPR, justru tidak merasakannya,” kata Dhela.

Publik Masih Kecewa

Setelah sepekan diguncang aksi mahasiswa dengan 17+8 Tuntutan Rakyat, DPR RI akhirnya mengumumkan perubahan skema tunjangan dan fasilitas, menetapkan gaji bersih anggota dewan sebesar Rp 65,5 juta per bulan. Namun, keputusan itu tetap menuai kritik.

Laras (42), warga Semarang, menilai kondisi tersebut memprihatinkan.

“Gajinya, rakyatnya masih susah malah mereka pada liburan,” kata Laras.

Baca juga: Ragu DPR Sanggup Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat, Warga: Responsnya Iya-iya Saja

Dedi (41), warga Depok, juga menganggap penghapusan tunjangan rumah belum cukup.