Kenaikan Tarif Transjakarta Diharap Tak Bebani Warga Berpenghasilan Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menegaskan agar rencana kenaikan tarif Transjakarta jangan sampai membebani masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sangat bergantung pada transportasi publik tersebut.

Ia menilai, kebijakan terkait tarif harus dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan aspirasi publik.

Menurut Rio, proses pembahasan tarif sebaiknya dilakukan secara transparan dan inklusif.

“Wacana kenaikan tarif harus dibahas secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan aspirasi publik,” kata Rio di Jakarta, Jumat (31/10/2025), dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu mendengarkan masukan warga secara langsung agar kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Aspirasi publik juga perlu didengarkan baik melalui forum konsultasi agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan suara warga Jakarta,” ujarnya.

Baca juga: Tarif Transjakarta yang Akhirnya Naik Usai 20 Tahun Bertahan

Audit Efisiensi dan Ketepatan Subsidi

Rio menilai sebelum wacana kenaikan tarif dilanjutkan, perlu dilakukan audit komprehensif terhadap efisiensi anggaran dan penyaluran subsidi.

Audit ini juga harus mengevaluasi ketepatan sasaran bagi 15 golongan penerima manfaat.

“Kita bandingkan dengan di Seoul, Korea Selatan misalnya pemerintah memberikan potongan tarif penuh bagi pelajar, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya,” tutur Rio.

Baca juga: Tarif Transjakarta Bakal Naik, Rano Karno: Masih Dijajaki

Harus Diiringi Peningkatan Layanan dan Integrasi Moda

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, apabila kenaikan tarif benar-benar diberlakukan, peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas.

“Kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, termasuk ketepatan waktu, kenyamanan dan keamanan pengguna harus menjadi prioritas utama agar masyarakat merasa mendapatkan nilai sepadan dengan tarif yang dibayarkan,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong agar Pemprov DKI mempercepat integrasi antar moda transportasi publik.

“Sinergi yang kuat antara MRT, LRT dan Transjakarta akan menciptakan ekosistem transportasi yang efisien, nyaman dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Hitung-hitungan Pramono Soal Tarif Baru Transjakarta, Janji Sesuaikan dengan Daya Beli Warga

Kajian Dishub DKI Masih Berlangsung

Sementara itu, meski sebelumnya Gubernur Pramono Anung memastikan akan ada kenaikan tarif, namun Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan kajian penetapan kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 masih berlangsung.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan mengatakan, berbagai aspek masih dikaji secara menyeluruh.

“Untuk kenaikan tarif Transjakarta masih dalam tahap kajian, juga melihat situasi dan kondisi yang ada,” ujar Ujang, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan waktu pemberlakuan tarif baru tersebut.

“Masih persiapan. Kami menjaring berbagai masukan dari masyarakat,” kata dia.