Pengusaha Logistik Rekomendasikan 5 Kebijakan untuk Tekan Biaya Pengiriman

JAKARTA, KOMPAS.com — Institut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan lima langkah untuk menurunkan biaya logistik nasional.

Ketua ALFI Institute, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyebut usulan pertama adalah peningkatan infrastruktur logistik. Tidak hanya darat, tapi juga laut dan udara.

Kedua, perbaikan tata kelola fiskal dan tata niaga logistik agar lebih efisien dan sederhana.

“Rekomendasi ketiga adalah melakukan harmonisasi regulasi serta proses birokrasi yang mudah dan tidak berbelit dan keempat, mendorong revitalisasi armada angkutan untuk mendorong performa operasional logistik,” ujar Yukki, Jumat (1/8/2025).

Baca juga: KAI Logistik Kirim 270 Gerbong Datar, Dongkrak Kapasitas Angkutan Barang di Sumatera

Langkah kelima adalah peningkatan kapasitas usaha logistik dan sumber daya manusia. Fokusnya pada digitalisasi dan manajemen sistem logistik di semua moda.

Yukki menilai biaya logistik yang tinggi bisa menekan daya saing Indonesia. Terutama dalam perebutan pangsa pasar baru, di tengah kenaikan tarif perdagangan global.

Ia menyebut penurunan rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) sudah terjadi. Pada 2014 angkanya 26 persen. Pada 2024 turun menjadi 14,3 persen. Namun, tetap lebih tinggi dibanding Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

Menurut dia, beban logistik masih besar karena pelaku usaha harus menanggung biaya transportasi, pergudangan, dan administrasi.

“Namun, secara makro, kami melihat tingginya biaya logistik nasional ini tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur logistik yang belum terintegrasi dan merata, serta rantai pasok yang belum efisien,” katanya.

Baca juga: Lalu Lintas Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk Sudah Pulih, Logistik Kembali Lancar

Ia menilai infrastruktur dan manajemen rantai pasok yang baik tidak hanya bisa menurunkan biaya. Tapi juga bisa memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan, jasa, dan investasi.

“Kami menilai bahwa untuk menekan biaya logistik yang rendah menjadi keharusan agar daya saing Indonesia meningkat. Kami menilai lima rekomendasi fokus kebijakan ini perlu dilakukan secara komprehensif dan berjalan bersama-sama,” ucap Yukki.