Dialog dengan Akademisi dan Tokoh Agama, Puan Pastikan Tunjangan Rumah DPR RI Dihentikan

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani memastikan tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota DPR RI sudah dihentikan.

Selain itu, kata dia, DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

"Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Kamis (4/9/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat berdialog dengan sejumlah tokoh publik lintas profesi untuk mendengarkan aspirasi langsung pascaaksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025.

Dialog yang berlangsung selama dua jam itu digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Marsudi Syuhud, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, serta pakar komunikasi Effendi Gazali.

Mereka tergabung dalam Majelis Mujadalah Kiai Kampung, forum tokoh keagamaan dari komunitas lokal yang menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa secara langsung kepada pemerintah dan lembaga negara.

Baca juga: Prabowo Panggil Ketum Parpol, Tokoh Agama, dan Purnawirawan ke Istana

Puan hadir dalam pertemuan tersebut bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Setiap peserta forum mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait dinamika sosial-politik Tanah Air.

Puan mengungkapkan bahwa DPR RI sedang menjalani proses transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Salah satu langkahnya adalah memperkuat transparansi melalui sistem digital.

“Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR sekarang sudah dimuat di website DPR. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” ucapnya.

Lebih lanjut, Puan menyatakan, DPR RI juga akan mengutamakan kualitas legislasi dan mendorong partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembahasan undang-undang (UU).

Baca juga: Puan Bantah Revisi KUHAP Terburu-buru dan Minim Partisipasi Publik

"Kami ingin mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Tapi, tentu ada juga UU yang perlu dibahas cepat karena kebutuhan mendesak pemerintah,” katanya.

Menurut Puan, dialog dengan tokoh lintas profesi penting dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR RI.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan dalam forum tersebut.

"Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih,” ujar Puan.