Rencana WIM di Jalan Tol, Tak Cukup Kendalikan Truk ODOL

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana Menteri Perhubungan untuk membubarkan jembatan timbang (JT) dan menggantinya dengan sistem weigh in motion (WIM) dinilai tidak realistis jika diterapkan di seluruh Indonesia.

Pasalnya, infrastruktur jalan tol yang menjadi lokasi potensial pemasangan WIM masih sangat terbatas.

WIM adalah teknologi yang memungkinkan kendaraan ditimbang dalam kondisi berjalan tanpa perlu berhenti.

Baca juga: Kebiasaan Sepele yang Bisa Merusak Sokbreker Motor

Sistem ini diharapkan bisa menekan praktik pungutan liar karena meminimalkan interaksi antara petugas dan pengemudi.

Menhub bahkan telah membahas rencana pemasangan WIM bersama PT Jasa Marga, operator utama jalan tol di Indonesia.

Namun, menurut Felix Iryantomo, Peneliti Senior Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), rencana itu justru meninggalkan pertanyaan besar.

Sebab, sebagian besar lalu lintas angkutan barang tidak melintasi jalan tol, melainkan jalan arteri dan jalan nasional.

“Kalau WIM hanya dipasang di jalan tol, bagaimana dengan pengawasan truk di jalur non-tol yang jumlahnya jauh lebih banyak? Padahal di situlah praktik kelebihan muatan dan dimensi (ODOL) sering terjadi,” ujarnya.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ribuan sopir truk melakukan aksi demo tolak RUU ODOL dengan cara menutil akses lalu lintas Tol Soroja, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/6/2025)

Saat ini, jaringan tol baru terkonsentrasi di sebagian Jawa dan Sumatra, dengan tambahan ruas kecil di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Daerah lain masih bergantung pada jalan nasional tanpa fasilitas tol.

Kondisi ini membuat kebijakan pembubaran JT dinilai kontradiktif dengan target pemerintah mencapai zero ODOL pada 2027.

Baca juga: Hubungan Kerusakan Bushing Power Steering dan Cara Mengemudi

Tanpa perangkat pengawasan di luar tol, pengendalian muatan berlebih berpotensi lemah.

Felix menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru menghapus JT, melainkan memperkuat tata kelola dan memanfaatkan fungsinya sebagai pusat pendataan logistik.

“Menhub sebaiknya juga melakukan perjalanan langsung di berbagai wilayah untuk memahami kondisi nyata angkutan barang di Indonesia,” katanya.