Soal Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Fadli Zon: Saya Tak Mendengar...

"Oh, soal itu (penolakan) saya tidak mendengar," ungkap Fadli di kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, pada Senin (27/10/2025) setelah acara pembukaan International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP).

Fadli menjelaskan bahwa proses pemberian gelar pahlawan berlandaskan usulan dari Kementerian Sosial.

"Itu kan berproses dari bawah, mulai dari kota dan kabupaten, lanjut ke provinsi, lalu diteliti oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial," paparnya.

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa setelah proses tersebut, usulan akan diserahkan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk didiskusikan sebelum pengumuman resmi pada 10 November, bertepatan dengan Hari Pahlawan.

"Dari proses tersebut, kemudian diserahkan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Di sini juga didiskusikan, sampai nanti menjelang pengumuman pada 10 November saat Hari Pahlawan," jelasnya.

Fadli menegaskan bahwa seluruh calon pahlawan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan.

"Sudah melalui kajian dan riset panjang. Ada dari tokoh, sejarahawan, dekan, ilmuwan, semua memberi masukan," tambahnya.

Di antara 40 nama yang diusulkan terdapat nama Soeharto dan Marsinah.

"Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah," tutur Gus Ipul.

Penolakan dari DPP PDI-P

Diberitakan, salah satu penolakan datang dari Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana. Ia tegas menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

“Menurut hemat saya, ya kita harus tolak, saya sendiri menolak," katanya, dilansir dari Kompas.id.

Dia mengatakan, selama ini masyarakat ingin standar jelas tentang sosok pemimpin. Di antaranya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia maupun praktik korupsi.

Namun, kata dia, jika seorang yang berkuasa selama 30 tahun dijadikan pahlawan maka generasi muda bisa kehilangan acuan tentang pemimpin yang baik.

"Selama ini, kan, kita selalu ingin ada satu standar tentang bagaimana sih menjadi pemimpin publik yang demokratis, yang menghargai manusia, sehingga ketika seorang menjadi pemimpin publik, ya tidak ada pelanggaran HAM, tidak ada korupsi, itu sudah clear. Kalau tokoh yang berkuasa selama 30 tahun dijadikan pahlawan, anak muda akan kehilangan ukuran. Mereka bisa berpikir, ‘Oh, yang seperti ini pun bisa jadi pahlawan’,” katanya.