BENGKULU, KOMPAS.com - Sebanyak 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, mengundurkan diri sejak Dinas Sosial menggelar pemasangan stiker "Keluarga Miskin" di rumah warga.
Program pemasangan stiker tersebut digelar sejak Senin (20/10/2025) dan dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan.
Pemasangan stiker bersifat sampel dan acak dilakukan di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kepahiang.
"Kami bersama tim terus melakukan edukasi, sosialisasi, sekaligus evaluasi dan cek KPM. Bagi warga penerima bansos yang rumahnya kami nilai layak, memiliki kendaraan mobil, atau motor yang mahal, kami pasangi stiker," tutur Helmi Johan yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/10/2025).
Baca juga: Rumah Dipasang Stiker Keluarga Miskin, Ratusan Penerima Bansos di Kepahiang Mengundurkan Diri
Ia melanjutkan, bagi KPM yang bersedia ditempel stiker berarti tetap ingin menerima bansos. Bagi yang tidak bersedia, maka dianggap mengundurkan diri.
"Selama 10 hari program pemasangan stiker, tercatat lebih dari 500 KPM mengundurkan diri, jumlahnya terus naik," katanya.
Bahkan, ia optimistis KPM yang mengundurkan diri akan mencapai 1.000 penerima bansos.
"Sebenarnya, pemasangan stiker itu edukasi dan sosialisasi bagi warga yang masih mau menerima bansos. Stiker akan tetap dipasang apabila mereka tidak mengundurkan diri. Jika mengundurkan diri, maka akan kami copot stikernya," katanya.
Baca juga: Sekitar 7.000 Penerima Bansos di DIY Terindikasi Judol, Dinsos: Kami ke Cek ke Daerah...
Banyak hal mengejutkan saat pemasangan stiker berlangsung. Ada penerima bansos yang sudah membaik ekonominya, ada yang memiliki mobil, rumah berlantai keramik, dan lainnya.
Masifnya pemasangan stiker di rumah-rumah berimbas pada ratusan KPM yang mengundurkan diri.
"Ada yang mengundurkan diri spontan saat akan dipasang stiker. Ada juga yang datang ke kantor secara inisiatif minta mundur karena perekonomiannya dirasa membaik," ujar Helmi.
Menurutnya, mundurnya KPM bansos akan dialihkan pada penerima lain yang dianggap layak dan membutuhkan.
"Ada yatim piatu, disabilitas, keluarga miskin lain yang juga memerlukan bantuan yang sama. Maka, KPM yang merasa ekonominya membaik lalu mundur, tentu memberi kesempatan pada yang lain," ujarnya.
Helmi mengatakan persoalan sosial tidak sesederhana yang terlihat.
Logika belum tentu rasional di lapangan.